Berita

sby/ist

SBY Tutup Kebohongan Century dengan Kebohongan Lagi

RABU, 07 DESEMBER 2011 | 13:52 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Surat yang dikirim Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan dan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada 2008 dan dua surat pada 2009 tentang Bank Century kepada Presiden SBY menjadi bukti kalau Presiden SBY mengetahui bailout Century. Sehingga, pengakuan SBY bahwa dirinya tak tahu menahu dengan proses bailout Rp 6,7 triliun kepada Bank Century merupakan sebuah kebohongan.

Demikian disampaikan Misbakhun kepada Rakyat Merdeka Merdeka beberapa saat lalu (Rabu, 7/12).

Menurut dia, SBY kini melakukan kebohongan lagi. Dia menutup kebohongan Century dengan kebohongan lainnya. Hal itu setidaknya muncul dari pernyataan yang disampaikan para pembantu SBY, yakni Menteri Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Menkoperekonomian Hatta Rajasa, dan Jurubicara Presiden Julian A. Pasha. Mereka kompak menyebut bahwa tiga surat yang dikirim Sri Mulyani harus diuji kebenarannya karena surat-surat itu dikirimkan oleh KSSK kepada Pansus Hak Angket DPR soal Bank Century.


"Ini sangat jelas bahwa mereka menutupi fakta tiga surat Sri Mulyani ke Presiden SBY dengan kebohongan baru," tegas Misbakhun.

Jelas, kata Misbakhun yang merupakan salah seorang inisiator Pansus Century, tiga surat bernomor S-01/KSSK.01/2008 tanggal 25 November 2008, SR-02/KSSK.001/2009 tanggal 4 Februari 2009 dan SR-36/KMK.01/2009 tanggal 29 Agustus 2009 yang ditandatangani Sri Mulyani dan Boediono merupakan dokumen negara. Jadi tidak perlu diuji lagi kebenarannya.

"Dokumen itu adalah dokumen yang sah dan resmi dari KSSK," tegasnya. [dem]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya