Suryadharma Ali: Bukan Kami Tidak Merasa, Tapi Ingin Penjelasan KPK

RMOL. Menteri Agama Suryadharma Ali mendatangi KPK, Jumat (2/12), terkait  hasil survei integritas 2011. Sebab, tidak ingin kementeriannya dicap sebagai sarang suap dan korupsi.

“Saya belum paham dengan tuduhan bahwa Kementerian Agama itu terkorup. Apa uku­rannya. Makanya saya berinisiatif datang ke kantor ke KPK,” kata­nya di Jakarta, Jumat (2/12).

Seperti diberitakan, Senin (28/11), KPK merilis hasil survei integritas tahun 2011 terhadap 89 instansi. Instansi pusat dengan indeks integritas tertinggi adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), disusul  Kemen­terian Kesehatan, PT Jamsostek, Kementerian Perindustrian, dan PT Pelindo. Sedangkan yang te­ren­dah adalah Kementerian Ko­perasi dan UKM, Kemen­te­rian Tenaga Kerja dan Trans­migrasi, serta Kementerian Agama.

Suryadharma Ali selanjutnya mengatakan, dalam pertemuan itu dirinya meminta penjelasan secara komprehensif tentang  ha­sil survei itu. Pimpinan KPK sudah menjelaskannya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Apa Kementerian Agama ti­dak merasa seperti hasil sur­vei KPK itu?

Bukan kami tidak merasa. Tapi kami ingin mendapatkan ketera­ngan, barangkali KPK le­bih ba­nyak memiliki informasi tentang kondisi kinerja dari Ke­menag.

Bukankah ada nilai positif­nya?

Saya melihat ini memang ada aspek positifnya. Tapi itu me­nyen­­tak kami semua bahwa ada berita seperti itu. Semuanya me­rasa tersinggung dong. Ter­sing­gung dalam arti positif. Artinya harus memperbaiki kinerjanya.

Kemenag akan melakukan pem­benahan?

Ya dong. Ada ko­mitmen mela­ku­kan pembena­han. Saya beserta staf berusaha keras untuk itu. Maka­nya, laporan 2009 dinilai sudah Wajar Dengan Pengecua­lian (WDP). Target saya tahun 2010 Wa­jar Tanpa Pe­nge­cualai (WTP), tapi ternyata masih WDP karena ada kesalahan sedikit.

Kalau tahun 2011?

Saya dan staf bekerja keras untuk bisa WTP. Menertibkan kami dalam menggunakan uang. Itu salah satu yang akan kami lakukan.

O ya, bagaimana penye­leng­garaan ibadah haji tahun ini yang di­nilai banyak kele­ma­han?

Kritik diperlukan, tapi kritik yang sehat berdasarkan fakta. Setiap kritik bisa diperdebatkan, setiap penyelenggaraan juga bisa diperdebatkan.

Bagaimana soal usulan agar pe­nye­lenggaraan iba­­dah haji di­­ke­lola badan khusus?

Saya belum meli­hat itu sebagai se­buah usulan yang unggul. Sila­kan saja kalau usulan yang baik, kita bisa disku­si­kan. Ketua DPR pu­nya pendapat se­perti itu, mari kita diskusikan. Kita uji pendapat itu lebih baik atau bagai­mana.

Saya belum meli­hat itu sebagai se­buah usulan yang unggul. Sila­kan saja kalau usulan yang baik, kita bisa disku­si­kan. Ketua DPR pu­nya pendapat se­perti itu, mari kita diskusikan. Kita uji pendapat itu lebih baik atau bagai­mana.

Apa sudah ada pem­bicaraan de­ngan DPR?

Itu kan usulan Ke­tua DPR, Pak Mar­zuki Ali. Kalau itu usu­lan serius mari kita diskusikan. Kalau pemerintah Indonesia oleh Pak Marzuki Ali dianggap tidak pro­fe­sional dalam me­na­ngani ibadah haji dan kita disu­ruh belajar ke Malaysia. Itu arti­nya melecehkan kemampuan anak bangsa dan mengagungkan bangsa lain.

Penyelenggaraan haji tahun ini, menurut Anda sukses?

Penyelenggaraan ibadah haji Indonesia itu mendapat pujian dari penyelenggara-penye­leng­gara haji international dan dari pemerintah kerajaan Arab Saudi. Saya tidak mengerti ka­lau di­anggap tidak profesional. Lalu yang profesioal itu seperti apa.

Anda menilai pendapat itu ti­dak berdasar?

Ya dong, itu tidak berdasar. Silakan dijelaskan. Saya siap diundang Pak Marzuki kapan saja dan di mana saja untuk mendis­kusikan mengenai badan yang diusulkan itu. Mudah-mudahan dari situ muncul pemikiran yang cerdas.

Saya sering mengatakan, pe­laksanaan ibadah haji sukses dari tahun ke tahun mengalami ke­ma­juan. Tapi bukan berarti tidak ada masalah dan keku­ra­ngan. Masa­lah dan kekurangan selalu ada. [Harian Rakyat Merdeka]