Zulkieflimansyah: Rakyat NTB Tidak Mau Newmont Kayak Freeport

RMOL. Situasi keamanan di Papua terus memanas. Salah satu penyebabnya, pemerintah dinilai gagal meredam konflik antara masyarakat lokal, buruh, dan PT Freeport Indonesia.

Gejolak ini terjadi karena sen­ti­men anti asing dalam pengua­saan tambang tersebut. Dikha­watirkan masalah ini menular ke Nusa Tenggara Barat (NTB). Sebab, di sana ada PT Newmont Nusa Tenggara (NNT), perusa­haan tambang emas terbesar ke­dua di tanah air itu.

Percik-percik konflik pun sudah terasa. Mulai eksisnya aksi mogok karyawan PT NNT sam­pai suara keras menuntut keadilan dan kesejahteraan dari masya­rakat setempat.

Menurut Wakil Ketua DPP PKS Zulkieflimansyah, tidak ada jalan lain untuk mencegah kon­­flik selain lewat jalur komu­nikasi efektif antara NNT dan masya­rakat lokal. Pria kelahiran Sum­bawa Besar, 18 Mei 1972 ini juga menilai positif aspirasi ma­syara­kat lokal yang meng­ingin­kan putra daerah masuk ma­najerial NNT.

“Rakyat NTB tidak mau New­mont kayak Freeport,” kata Se­nior Fellow di Harvard Univer­sity ini kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Berikut kutipan selengkapnya:

Mungkinkah NTB akan ber­ge­jolak  seperti Papua?

Bisa saja. Resistensi di daerah pertambangan biasa ter­jadi. Tidak hanya di Indo­ne­sia tapi juga dunia.

Padahal antara kuasa pertam­bangan dan masyarakat lokal bisa mencari win-win solution.

Freeport di­­­duga me­­nge­de­pan­kan pendekatan keamanan, Ba­gai­mana dengan NNT?

Saya rasa lokasi tambang Newmont bukan daerah konflik. Tidak perlu penempatan tenaga keamanan massif. Pendekatan keamanan paling bagus itu mengu­rangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Itu tugas bersama NNT dan masyarakat.

Apa NNT dibutuhkan?

Sangat dibutuhkan bagi masya­ra­kat NTB dan bangsa ini. Kalau dimaknai tepat, PT NNT akan sangat bisa membantu masyara­kat NTB menyelesaikan persoa­lan dasar pembangunan, seperti kemiskinan, pengangguran, per­baikan infrastruktur publik dan banyak yang lain. Makanya ke­beradaan PT NNT harus dilin­dungi dan dibikin nyaman bero­perasi

Apa saja kontribusi PT NNT?

Bicara masalah ekonomi dan tenaga kerja, sudah cukup baik ke tingkat nasional maupun daerah. Hanya saja keberadaan PT NNT mesti bisa dimanfaatkan lebih optimal lagi.

Kenapa selama ini kurang op­timal?

Secara operasional dan ke­uang­­an tidak ada masalah. Pro­blemnya pada masalah sosial ke­masyarakatan. Makanya isu putra daerah sebagai Presiden Di­rektur PT NNT menjadi relevan mene­mukan justifikasinya.

Masalah sosial kemasyara­ka­­tan seperti apa?

Bagaimana menjaga kelesta­rian lingkungan, pemanfaatan sumber daya manusia dan tenaga kerja. Sebenarnya bisa di me­diasi dan dicarikan solusi yang baik.

Bagaimana menjaga kelesta­rian lingkungan, pemanfaatan sumber daya manusia dan tenaga kerja. Sebenarnya bisa di me­diasi dan dicarikan solusi yang baik.

Gubernur NTB, DPRD Sum­bawa, para bupati mengusul­kan Anda jadi Presiden Direk­tur PT NNT, apa bersedia?

He-he-he. Aspirasi ini mesti­nya jadi feedback yang baik dan positif bagi PT NNT yang dalam pengamatan saya memang gagal membangun relasi yang kons­truk­tif dengan masyarakat lokal. Komunikasi dan interaksi dengan masyarakat memang perlu di­perbaiki.

Artinya Anda bersedia?

Dukungan terhadap saya seba­gai Presdir PT NNT saya hargai. Sudah saatnya memang putra dae­rah jadi pimpinan NNT. Ba­gus buat kesinambungan opera­sio­nal NNT dan juga bagus untuk masyarakat Sumbawa.

Bukan bermaksud rendah hati atau bagaimana tapi banyak putra daerah yang lebih pantas. Saya sudah cukup nyaman di DPR (Wakil Ketua Komisi XI). Lagi pula, membantu NNT dan masya­rakat Sumbawa nggak harus jadi presdir kan.

PT NNT dikuasai pemegang saham yang punya kepenti­ngan berbeda, pendapat Anda?

Betul. Pemegang saham harus aman secara finansial dan inves­tasinya menguntungkan. Pada saat yang sama Presdir harus juga memperhatikan kepentingan manajemen dan karyawan peru­sa­haan. Dalam konteks NNT yang paling penting adalah me­nangkap suara batin dan keingi­nan masyarakat lokal. Ini nggak mudah dan sederhana.

O ya, mungkinkah Freeport dan Newmont angkat kaki dari Indonesia karena gerakan senti­men anti asing?

Keberadaan pertambangan bukan sesuatu yang harus ditolak. Apa pun yang kita lakukan di atas bumi ini pasti ada dampak ne­gatif­nya. Kalau dikelola benar, dunia pertambangan akan saling menguntungkan baik untuk masyarakat, pemerintah maupun investor.

Akar masalah resistensi tam­bang dan masyarakat di Indo­ne­sia apa saja sih?

Kuasa modal memang melekat pada kuasa korporasi. Namun ideal­nya tetap pada koridor per­tumbuhan ekonomi, keberpiha­kan masyarakat miskin, tenaga kerja dan lingkungan hidup. Inti­nya adalah keadilan.

Bisakah asing adil kepada pri­bumi?

Selain menggunakan prinsip pro­fesionalisme dan rasionalitas, penyelesaian masalah pertam­bangan harus didekati dengan ke­manfaatan sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat. [Harian Rakyat Merdeka]