RMOL. Sekretariat Gabungan Partai Politik Pendukung Pemerintah dibentuk sebagai wadah membahas kebijakan pro-growth, pro-poor, pro-job dan pro-environment, lalu dikawal di parlemen dan diimplementasikan pemerintah.
"Kawan-kawan itu kecewa. Tentang PT (parliamentary treshold) beda. Itu bukan kebijakan pemerintah," kata Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Batoegana kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini (Senin, 21/11).
Hal itu dikatakan Sutan menanggapi atas salah satu agenda pembahasan Rakernas PAN pada 10-11 Desember mendatang yang akan mengevaluasi keberadaan partai tersebut di Setgab. Hal ini karena ada suara yang berkembang di PAN, bahwa Setgab tidak efektif, sebab hanya menyuarakan partai besar.
Menurut Sutan, ambang batas atau (
parliamentary treshold) harus memiliki peningkatan. Bila sebelumnya hanya 2,5 persen, mestinya naik menjadi 5 persen. Kalau mengikuti suara partai kecil-menengah dimana kenaikan maksimal menjadi 3 persen, menurut Sutan penambahan 0,5 persen itu terlalu kecil.
Demokrat, katanya, mengikuti pendapat pemerintah yaitu empat persen. Empat persen ini merupakan angka yang moderat, antara partai kecil-menengah yang meminta 3 persen dan Partai Golkar-PDIP yang ngotot 5 persen.
Bukankah itu tandanya bahwa PT ini juga merupakan kebijakan pemerintah, karena merekomendasikan angka 4 persen? Kata Sutan, justru, menaikkan angka ambang batas itu demi rakyat. Jelasnya, bila angka ambang batas dinaikkan maka akan terjadi penyederhanaan partai di parlemen. Dengan itu, pemerintah bisa langsung merespon segala kebutuhan rakyat dengan cepat tanpa harus berbelit-belit di DPR.
"Kalau banyak (partai di DPR) digoreng dulu, menjadi lama. Mestinya hari ini rakyat lapar, langsung dikirim beras hari itu juga. Cepat. Ini kan tidak, (karena banyak partai) digoreng dulu, jadi nggak sederhana memutuskannya. Rakyat sudah keburu meninggal," tegasnya.
[zul]
