Ketua DPP PAN: Busyro Ngawur

RMOL. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas kembali banjir kritik, setelah dia menyarankan menteri dari partai politik dibersihkan dari kabinet. Pasalnya, kementerian dari kalangan partai politik akan diijadikan sebagai lahan mengumpulkan pundi-pundi anggaran.

Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiarto menyatakan sepakat seribu persen pada saat Busyro mengkritik perilaku pejabat yang hidup mewah. Karena itu betul-betul bisa dipahami.

"Tapi ketika Busyro minta kabinet bersih dari partai, ini sudah ngawur menurut saya. Kita, bagaimana pun menganut demokrasi multi partai. Partai politik adalah lembaga paling legilimated untuk menempatkan kadernya, baik di legislatif maupun eksekutif," katanya kepada Rakyat Merdeka Online petang ini (Sabtu, 19/11).

Menurut Bima, bila memang ada menteri dari partai yang terkait kasus korupsi, bukan berarti dengan serta merta semua menteri dari partai harus dibersihkan dari kabinet. "Tapi pembenahan harus dilakukan secara struktural. Nggak bisa main gebyah uyah, main pukul rata," tekan Bima.

Untuk mencegah menteri dari partai melakukan tindak pidana korupsi, ada dua hal yang harus dilakukan. Pertama, partai politik harus betul-betul selektif dalam menempatkan kader-kadernya di jabatan publik.

"(Kedua), aparat KPK dan (penegak hukum) yang lain juga harus melaksanakan fungsinya dan yang lain-lain. Jadi nggak bisa kita seperti itu (menteri dari partai dibersihkan). Karena bertentangan dengan realitas sosial politik Indonesia. Yang kita perbaiki adalah sistem kepartaiannya," tandas Bima. [zul]