Jenderal Darmono Diimbau Tak Ragu Berkomunikasi dengan OPM

RMOL. Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat mestinya tidak hanya menjadi lembaga birokrasi baru. Namun lembaga pimpinan Mayjen (Purn) Bambang Darmono itu diharapkan menjadi lembaga yang akan menjembatani komunikasi antara pihak-pihak terkait, termasuk mengharmoniskan kembali hubungan antara Jakarta dan Papua.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPR yang juga selaku pemantau penanganan kasus Papua dan Aceh, Priyo Budi Santoso, di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta (Jumat, 18/11).

"Saya juga memberi catatan agar UP4B jadi faktor mempercepat penerapan dan pelaksanaan Otsus Papua. Jangan dijadikan mengeluarkan kebijakan yang
bertentangan dengan UU 21/2001. Saya perlu mewanti-wanti ini," ungkapnya.

bertentangan dengan UU 21/2001. Saya perlu mewanti-wanti ini," ungkapnya.

Ketua DPP Partai Golkar ini menekankan hal tersebut karena betul-betul berharap lemabag ini benar-benar mengharmonikan hubungan pemerintah pusat dan Papua, kelompok radikal, maupun dengan Organisasi Papua Merdeka. "Jangan alergi dan ragu untuk melakukan pertemuan," tekannya. [zul]