Bambang Darmono: Kami Siap Membuka Pintu Dialog Dengan Organisasi Papua Merdeka

RMOL.Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan dan martabat masyarakat Papua.

“Apabila kita berbicara UP4B, maka tidak lepas dari tiga pilar, yaitu NKRI, Otonomi Khusus, dan percepatan pembangunan,” ujar Ketua UP4B Bambang Dar­mono kepada Rakyat Mer­deka, Jumat (11/11).

Menurut Bambang, ada dua pendekatan yang dijalankan UP4B. Pertama, pendekatan so­sial ekonomi dengan mening­kat­kan hasil guna dan daya guna pelayanan publik. Seperti di bi­dang pendidikan, pelayanan ke­sehatan, penanggulangan ke­mis­kinan, dan infrastruktur dasar yang harus dilakukan di Papua.

Kedua, pendekatan sosial poli­tik dan budaya, dengan memba­ngun komunikasi konstruktif antara pemerintah dan masyara­kat Papua dalam banyak hal.

Berikut kutipan selengkapnya:

Apa yang menjadi prioritas dari UP4B?

Prioritas dalam konteks perce­pa­tan pembangunan ada berbagai hal, seperti sekolah dan rumah sakit. Beberapa rumah sakit di Papua ada yang tidak berfungsi dengan baik. Ini mengganggu pe­la­yanan kesehatan masyarakat. Keberadaan rumah sakit tersebut perlu diperhatikan, sehingga pe­nanganan kesehatan bisa dilaku­kan dengan baik ke depan.

Sejauhmana pelaksanaan­nya, jangan-jangan ini hanya rencana saja?

Semua hal terkait dengan UP4B dan percepatan pemba­ngu­nan di Provinsi Papua dan Pro­vinsi Papua Barat ada di da­lam Peraturan Presiden Nomor 65 dan 66 Tahun 2011. Salah satunya di­sebutkan, langkah percepatan pembangunan terse­but dilak­sa­nakan melalui pening­katan koor­dinasi, sinergi, dan sin­kro­nisasi perencanaan serta pe­ngen­dalian pelaksanaan program.

Kegiatan yang berasal dari berbagai sumber pendanaan dan pelaku pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan per­undang-undangan di bidang keuangan ne­gara.

Dana otonomi khusus untuk Papua dika­bar­kan bo­cor, apa tu­gas Anda tidak terganggu?

Saya harap berbicara masalah otonomi khusus (Otsus) tidak di­kaitkan de­ngan kebocoran. Otsus akan terus dilakukan agar masya­rakat Pa­pua me­miliki ke­mam­puan yang sama de­ngan masya­ra­kat Indo­nesia lainnya. Itu dila­ku­kan da­lam waktu 25 tahun. Sekarang sudah berjalan 10 tahun.

Selain dari APBN, ada dana Otsus yang diberikan kepada ma­syarakat Papua untuk pengen­tasan kemiskinan, pelayanan pen­didikan, pelayanan kesehatan, infrastruktur, dan kegiatan dalam rangka affirmative action.

Otsus dinilai gagal, bagai­mana komentar Anda?

Saya banyak mendengar kabar seperti itu. Tapi jangan cepat kita bicara gagal atau tidak gagal. Biar hasil tersebut keluar melalui eva­luasi yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai kompetensi.

Pandangan saya, biarkan otsus ini berjalan terlebih dahulu se­lama 25 tahun, baru bisa dikata­kan gagal atau tidak. Nanti bisa dilihat distorsinya di mana untuk dikem­balikan pada track-nya. Saya sebagai kepala UP4B harus bisa melihat itu, memetakan ber­bagai persoalan, dan kita lurus­kan kembali.

Apa Organisasi Papua Mer­deka (OPM) diajak komuni­kasi?

Kami akan melakukan komu­nikasi dengan siapapun. Yang penting orientasinya menyelesai­kan persoalan Papua. Apabila OPM tidak mau, itu urusan me­reka. Namun pemerintah mem­buka lebar pintu dialog untuk ke­sejahteraan masyarakat Papua.  Masalah Papua tidak pernah tuntas, apa kendalanya?

Tentu permasalahannya sangat banyak. Misalnya, mengenai ka­bar dana Otsus tidak tepat sa­saran. Kemudian ada aspek yang bersifat sosiologis dan psikologis.

Banyak yang mempertanya­kan, apakah affirmative action di Papua sudah berjalan. Namun silakan lihat sendiri kondisinya di Papua seperti apa. Banyak sekali persoalan, sehingga mem­buat masalah Papua tidak kun­jung selesai.

Masa kerja UP4B sampai ka­­pan?

Sesuai dengan amanat Peratu­ran Presiden Nomor 66 tahun 2011, masa tugas UP4B hingga 2014. Ketika masa tugas saya ber­akhir, harus mampu meletak­kan landasan yang kuat bagi ber­lanjutnya pembangunan untuk mencapai otonomi khusus. [Harian Rakyat Merdeka]