Abdul Hakim: Laporkan kalau Ada Pejabat PKS yang Tak Sesuai dengan Kelayakan Umum

RMOL. Pejabat publik yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera dalam menjalankan aktivitas harus berdasarkan dan mengacu tiga hal.

"Pertama, sebagai partai yang berasaskan agama, segala tingkah lakunya harus mengikuti norma-norma agama. Kedua harus sesuai dengan norma hukum. Karena kita berada di sebuah negara yang berdasarkan hukum. Ketiga harus mengikuti standar kelayakan secara umum," kata Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim kepada Rakyat Merdeka Online petang ini (Kamis, 17/11).

Soal kelayakan umum ini, jelasnya, pejabat PKS mengikuti bagaimana persepsi publik. Misalnya, tentang pembangunan gedung baru DPR. PKS termasuk tidak mendukung kelanjutan pembangunan setelah melihat reaksi masyarakat. Begitu juga dengan pemakaian mobil. Hal itu tergantung bagaimana publik melihatnya. Kalau memang publik menilai memakai mobil merk tertentu belum tepat, PKS akan menyesuaikan.

"Prinsip dasarnya PKS akan terus mendengarkan, membuat standar kelayakan umum sebagai standar PKS," jelasnya.

Karena itu dia mengimbau kepada masyarakat yang melihat pejabat PKS yang tidak sesuai dengan kelayakan umum, melaporkannya ke PKS. Pihaknya berjanji akan mengevaluasi dan mengkomunikasikan dengan pejabat yang bersangkutan. [zul]