Berita

ilustrasi/ist

Kontras: Keamanan dan Penegakan HAM di Papua Merosot Drastis

RABU, 16 NOVEMBER 2011 | 17:34 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

RMOL. Situasi keamanan dan penegakan HAM di Papua sebulan terakhir ini merosot drastis. Hal itu terlihat dari banyaknya kasus kekerasan akibat tindakan brutal dari aparat keamanan Polri dan TNI yang bertugas di sana.

Demikian disampaikan Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar saat memberikan keterangannya dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Rabu, 16/11).

"Pertama, tindakan brutal aparat keamanan terhadap aksi Serikat Buruh Freeport Indonesia di Timika dan beberapa suku dari masyarakat adat yang tinggal di sekitar areal PT Freeport pada 10 Oktober lalu," kata Haris merinci.


Kedua, tindakan brutal aparat keamanan gabungan Polri-TNI untuk membubarkan Kongres Rakyat Papua III 19 Oktober. Setidaknya tiga orang tewas dan belasan korban luka-luka dalam peristiwa itu. Lalu, ketiga, penyiksaan 12 orang di Kurulu Jayawijaya yang dilakukan oleh oknum aparat TNI AD pada tanggal 2 bulan ini.

Keempat, masih kata Haris, penggeledahan asrama mahasiswa asal Papua di beberapa tempat di Jakarta dan di Denpasar, Bali dalam tiga minggu terakhir. Penggeledahan dan intimidasi di Jakarta, sebagaimana dilaporkan ke Kontras, dilakukan oleh gabungan TNI dan Polri.

"Kelima, rangkaian penembakan misterius di sekitar area menuju PT. Freeport Indonesia yang terjadi dalam waktu yag berdekatan, atau bersamaan dengan pelaksanaan mogok kerja karyawan PT Freeport," tandasnya. [dem] 

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya