Berita

tjahjo/ist

KONFLIK PAPUA

Tjahjo Kumolo: Kehendak dan Langkah Pemerintah Tak Nyambung

RABU, 16 NOVEMBER 2011 | 14:11 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

RMOL. Pemerintah menghendaki ada stabilitas politik dan keamanan di berbagai daerah, termasuk di kawasan yang rawan konflik seperti Papua. Namun sayang kehendak ini tidak disertai dengan kebijakan dan langkah kongkret.

"Misalnya meningkatkan bidang perekonomian di Papua," kata anggota Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komnas HAM dan Kontras di gedung parlemen, Jakarta (Rabu, 16/11).

Karena itu Tjahjo meminta pemerintah untuk fokus menuntaskan masalah ini. Apalagi selama ini pemerintah mengatakan berencana membentuk Komisi Papua namun hingga kini tidak jelas tindaklanjutnya. Tjahjo juga mengingatkan, dalam satu bulan saja korban akibat konflik Papua sangat banyak, dan bila dibiarkan berlarut-larut maka akan semakin banyak memakan korban.


Karena itu, lanjut Tjahjo, DPR harus segera mengundang Presiden SBY untuk menggelar rapat koordinasi. Sebab permasalahan Papua bila tidak dikemas dengan hati-hati lewat dialog yang baik akan menimbulkan malapetaka bagi keutuhan wilayah NKRI.

"Luka kecil yang belum sembuh benar, muncul luka lain. Saya kira ini beberapa hal yang harus kita catat," demikian Tjahjo. [ysa]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya