Berita

Akbar Faizal/ist

Akbar Faizal: Mohon Maaf, Kami Tak Mau Ikuti Kemauan Pansel KPK

SENIN, 14 NOVEMBER 2011 | 14:51 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

RMOL. Tak ada aturan yang memaksa Dewan harus mengikuti apa yang diinginkan Panitia Seleksi Pimpinan KPK. Karena itu Hanura memastikan akan mengabaikan imbauan Pansel agar DPR mengikuti rangking yang telah dibuat terhadap delapan nama calon.

Hal itu diungkapkan Ketua DPP Partai Hanura Akbar Faizal kepada Rakyat Merdeka Online di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Senin, 14/11).
 
"Kami sama sekali tidak mau terbingkai oleh ranking yang dibuat Pansel. Mohon maaf kepada Pansel, saya ingin mengatakan bahwa mereka tidak boleh memaksakan itu. Tak ada aturan main yang bisa memaksakan mengikuti pola mereka," ungkapnya.


Hanura sendiri saat ini sedang menimbang beberapa calon pimpinan KPK. Meski belum memutuskan, partai besutan Wiranto ini sudah mengunggulkan tiga nama yang layak memimpin lembaga anti korupsi itu. Ketiganya adalah Bambang Widjojanto, Abdullah Hehamahua dan Abraham Samad.

"Menurut kami mereka bisa menyelesaikan apa yang tidak bisa diselesaikan KPK sekarang," tegas inisiator hak angket Centurygate yang saat ini duduk di Komisi Politik dan Pemerintahan DPR.

Dalam sebuah diskusi, anggota Pansel Imam Prasodjo meminta DPR mengikuti rangking yang telah mereka tetapkan. Dia mengingatkan, jangan sampai kerja Pansel yang berlandaskan akademis, dikalahkan kerja politik dan lobi di Komisi III DPR. Delapan nama Capim KPK berdasarkan ranking adalah Bambang Widjojanto, Yunus Husein, Abdullah Hehamahua, Handoyo Sudradjat, Abraham Samad, Zulkarnain, Adnan Pandu Praja, Aryanto Sutandi. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya