Berita

sby/ist

Ramadhan Pohan: Tak Punya Celah Rasional Jatuhkan SBY, Politikus Membabi Buta

SENIN, 14 NOVEMBER 2011 | 08:39 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Belakangan ini banyak politisi kerap menyerang dan melecehkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di depan umum. Baik atas nama diskusi, sarasehan, kumpul-kumpul politik, atau juga lewat statemen-statemen politik di berbagai media massa.

Mereka fokus menyerang dan memojokkan Presiden SBY untuk kasus-kasus yang bukan urusan Presiden. Seperti kasus yang membelit mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat M. Nazaruddin, kasus surat palsu Mahkamah Konstitusi, hingga kasus bailout Bank Century.

"Apa urusan kasus Nazar dengan Pak SBY? Itu kan kewenangan KPK. Kita patuh pada aturan hukum yang berlaku. Lalu, kasus surat palsu MK juga. Kenapa pak SBY yang dipojokkan. Begitu pula soal Bank Century, mereka menuding terus. Bukannya parlemen sendiri sudah berikan rekomendasi ke penegak hukum? Kenapa SBY yang disalahkan?" ungkap Wasekjen DPP Partai Demokrat, Ramadhan Pohan kepada Rakyat Merdeka Online kemarin petang (Minggu, 13/11).


Karena tidak ada satupun dari kasus-kasus di atas yang berhubungan dengan SBY, Ramadhan berkesimpulan bahwa tudingan kepada SBY itu salah alamat.

"Boleh jadi (mereka) memang sengaja provokasi. Mereka tak melihat celah rasional untuk menjatuhkan Presiden. Akhirnya menuding membabi-buta. Entah presiden dipojokkan ini-itu atau dituding konspirasi ini-itu, atau bahkan dibilang berbohong," demikian anggota Komisi II DPR ini.

Sorotan kepada Presiden, yang terbaru disampaikan puluhan tokoh pada forum Sarasehan Anak Negeri di Hotel Le Meredian Jakarta yang disiarkan langsung Metro TV, Kamis malam, (10/11). Hadir dalam acara tersebut, mantan wakil presiden Jusuf Kalla, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto, sejumlah anggota DPR dari Timwas Century dan para pengamat.

Dalam forum tersebut, kasus Bank Century, kasus dugaan pemalsuan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melibatkan Andi Nurpati, serta kasus korupsi M Nazaruddin, tampaknya menjadi sorotan utama yang kerap dikaitkan dengan Presiden SBY. [zul]

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

AXA Mandiri Financial Digugat ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 17:59

Menteri Pigai Keliling SPBU: Hari Ini Distribusi BBM Bali Aman!

Minggu, 18 Oktober 2026 | 17:35

AS Ultimatum Iran: Patuhi Kesepakatan Nuklir atau Hancur

Minggu, 18 Oktober 2026 | 17:26

Bareskrim dan BNN Obok-Obok Kelab Malam, Sembilan Orang Positif Narkoba

Minggu, 18 Oktober 2026 | 17:17

Wali Kota Prancis Dipukuli Warga Israel di Tepi Barat

Minggu, 18 Oktober 2026 | 16:45

Masyarakat Diimbau Tingkatkan Kesadaran dan Partisipasi dalam Pencegahan Karhutla

Minggu, 18 Oktober 2026 | 16:42

Kabut Asap Picu Lonjakan Penjualan Tabung Oksigen dan Air Purifier di Asia Tenggara

Minggu, 18 Oktober 2026 | 16:04

Perlu Sistem Pencegahan Karhutla agar Warga Tak Terus Jadi Korban

Minggu, 18 Oktober 2026 | 15:51

Syarikat Islam Didorong Jadi Kekuatan Besar Ekonomi Umat

Minggu, 18 Oktober 2026 | 15:26

KPK Evaluasi Alasan Nusron Wahid Mangkir Sebelum Terbitkan Surat Perintah Membawa

Minggu, 18 Oktober 2026 | 15:11

Selengkapnya