RMOL. Beberapa partai, seperti Partai Amanat Nasional menolak bila kepala daerah dalam hal ini gubenur dipilih DPRD, seperti terdapat dalam RUU Pemilihan Kepala Daerah. Karena, hal itu sama saja menyenangkan partai besar yang menguasai DPRD.
Tapi, hal itu ditepis mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, yang tidak bergabung dengan partai politik.
"Nggak. Menurut saya kita objektif saja. Ini untuk kepentingan rakyat. Kan boleh dong kita evaluasi. Ini kan terlalu mahal biaya demokrasi kita. Kasihan rakyat. Sudahlah, kebebasan-kebebasan dalam demokrasi itu baik. Tapi nggak perlu terlalu larut dalam permainan kebebasan," katanya kepada Rakyat Merdeka Online, (Kamis, 10/11).
Meski begitu, menurutnya, bila ada penolakan terhadap satu kebijakan, itu wajar. Karena tidak ada kebijakan yang disetujui semua orang. Pasti ada saja pihak yang tidak setuju. Tapi, menurutnya, kepala daerah ini dipilih DPRD betul-betul untuk kepentingannya rakyat.
"Ini semata-mata untuk rakyat. Karena demokrasi kita ini terlalu mahal. Belum pantaslah, pengeluaran terlalu besar misalnya untuk daerah yang PAD-nya tidak sebesar biaya Pilkada. Biaya Pilkada lebih besar dari PAD itu tidak pantas. Walaupun ini dianggap
setback, tapi nggak apa-apa," tandasnya.
[zul]
