Berbahaya, Imbauan Imam Prasodjo Melawan Konstitusi

RMOL. Imbauan anggota Panitia Seleksi Pimpinan KPK Imam B. Prasodjo agar Komisi III DPR tidak lagi mengutak-atik hasil kerja Pansel, yang telah membuat ranking terhadap ke-8 calon, dikecam.

"Pansel itu jangan merasa absolut. Yang absolut itu adalah kekuatan rakyat yang disalurkan lewat legislatif," kata anggota Komisi III DPR Nudirman Munir kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini, (Kamis, 10/11).

Karena itu, dia mengimbau Imam dan Pansel secara keseluruhan untuk tidak mengatur-atur Komisi III DPR. Menurut Nudirman, yang berhak mengaturnya adalah rakyat, dalam hal ini konstituennya. "Kalau rakyat tak suka, nanti saya tidak dipilih lagi pada 2014," tegasnya.

Menurut politikus Golkar ini, pernyataan sosiolog UI itu tidak hanya berbahaya, tapi juga sudah melawan konstitusi. Pasalnya, DPR jelas bertugas melakukan fit and proper test, baru memilih siapa yang akan jadi pimpinan KPK. Dengan pernyataan Imam tersebut, berarti ingin mengembalikan DPR seperti pada zaman Orde Baru.

"Kalau tidak melakukan fit and proper test, ya sudah maklumatkan saja agar DPR tugasnya hanya mengiyakan saja. Seperti masa Orde Baru, hanya tukang stempel dan 3 D, datang, duduk, diam. Pansel ini seperti orang baru belajar demokrasi," hardik Nudirman.

Keputusan Pansel yang membuat ranking terhadap 8 Capim KPK juga tidak ditolak Nudirman. Karena itu sama saja Pansel mengintervensi dan mengarahkan DPR. Mestinya, jelas Nudirman, Pansel hanya memilih delapan nama tak perlu dibuat ranking.

Kemarin, dalam sebuah diskusi, Imam mengungkapkan hal tersebut. Dia mengingatkan, jangan sampai kerja Pansel yang berlandaskan akademis, dikalahkan kerja politik dan lobi di Komisi III DPR. Delapan nama Capim KPK berdasarkan ranking adalah Bambang Widjojanto, Yunus Husein, Abdullah Hehamahua, Handoyo Sudradjat, Abraham Samad, Zulkarnain, Adnan Pandu Praja, Aryanto Sutandi. [zul]