RMOL. Aspirasi kader PKS di berbagai daerah agar partai itu keluar dari pemerintahan SBY-Boediono ditanggapi santai oleh pengurus pusat partai berlambang berlambang bulan sabit dan padi itu.
"Ya itu kan namanya reaksi-emosional saja sifatnya," kata Bendahara Umum DPP PKS Mahfudz Abdurrahman kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini (Rabu, 9/11).
Meski memang diakui anggota Komisi VI DPR ini, bahwa setiap kader secara personal atau pengurus wilayah dan daerah secara kelembagaan berhak menyampaikan aspirasi. Meski semuanya diputuskan oleh Majelis Syuro.
"Kita sih akhirnya, kita arahkan nanti di Majelis Syuro. Kalau sudah diputuskan oleh Majelis Syuro, apa pun keputusannya, ya mereka bakal ikut," terangnya.
Tapi apakah DPP PKS akan menyampaikan aspirasi tersebut ke Majelis Syro?
"Majelis Syuro itu kan, 99 orang (anggotanya) itu merupakan representasi, sudah mewakili wilayah-wilayah, sudah mewakili dari kalangan ahli bidang-bidang tertentu," jelasnya.
Soal kapan Majelis Syuro akan bersidang, dia menambahkan, sampai saat ini belum ada rencana untuk dipercepat dari jadwal resminya, yaitu Januari tahun depan.
Presiden PKS beberapa hari lalu mengakui bahwa ada belasan DPW PKS yang meminta agar partainya keluar dari koalisi karena salah seorang kadernya dicopot dari Kabinet Indonesia Bersatu II, yaitu Suharna Surapranata dari jabatan Menteri Riset dan Teknologi. Bahkan Ketua DPP PKS Refrizal menyebut 80 persen pengurus PKS di berbagai daerah mendesak agar PKS hengkang dari kabinet SBY.
[zul]
