Berita

SOEHARTO/ist

PAHLAWAN NASIONAL

Pemda Tak Usulkan Soeharto, Karena Pemerintah Tak Mendukung?

SELASA, 08 NOVEMBER 2011 | 21:45 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, Djoko Suyanto, beralasan mantan Presiden Soeharto tidak ditetapkan sebagai pahlawan nasional karena tidak ada pemerintah daerah maupun masyarakat yang mengusulkannya.

Partai Golkar, yang sejak tahun 2008 sudah mengusulkan penetapan mantan penguasa Orde Baru sebagai pahlawan, tampaknya tidak bisa menerima dalih Menko Polhukam itu.

"Kalau gubernur dari Golkar kan sudah melalui keputusan politik partai, dimana pada rapim-rapim sebelumnya selalu mendukung mengenai pencalonan Pak Harto sebagai pahlawan nasional. Sudah melalui instrumen partai," kata Ketua DPP Partai Golkar Firman Subagyo kepada Rakyat Merdeka Online petang tadi (Selasa, 8/11).


Anggota DPR ini tetap meyakini bahwa pemerintah memang tidak memiliki political will untuk menetapkan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Bukan karena tidak ada yang mengusulkan.

"Yang namanya gubernur, bupati masih di bawah kendali pemerintah pusat. Apakah berani, punya nyali dia, sudah tahu disitu ada tembok (pemerintah pusat tidak sepakat) masak mau ditabrak (lagi oleh gubernur)," tandasnya. [zul

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya