Berita

polisario/ist

Global

Spanyol Desak PBB Akses Keamanan Tindouf

JUMAT, 28 OKTOBER 2011 | 05:52 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Spanyol meminta PBB turun tangan dalam menangani keamanan di Tindouf, kamp pengungsi di baratdaya Aljazair yang dikuasai kelompok pemberontak Polisario. Permintaan itu disampaikan Menlu Spanyol, Trinidad Jimenez, menyusul penculikan dua aktivis kemanusiaan Spanyol di Tindouf, usai bertemu dengan koleganya, Menlu Maroko, Taieb Fassi Fihri, di Rabat hari Selasa (26/10).

"Kami telah menyampaikan kepada PBB untuk mengirimkan misi ke Aljazair demi mengakses situasi keamanan di Tindouf," katanya seperti dikutip Reuters.

Tindouf dikuasai Polisario sejak pertengahan 1970an. Aljazair memberikan bantuan kepada kelompok separatis yang mengklaim Sahara Barat tersebut. Setelah Spanyol menarik diri dari Sahara Barat pada 1975, Maroko mengambil kembali Sahara Barat yang dikuasai Spanyol sejak Perjanjian Fez 1912. Sejak pengambilalihan kembali itu, Maroko terlibat konflik dengan Polisario. Konflik bersenjata dihentikan pada 1991, dan kini Maroko dan Polisario kembali melanjutkan pembicaraan damai.

Beberapa tahun terakhir, Polisario diduga meneggelapkan bantuan kemanusiaan yang dikirimkan berbagai lembaga kemanusiaan. Ketidakjelasan jumlah pengungsi di kamp itu dianggap menjadi penyebab utama. Dugaan lain menyebutkan, Polisario enggan menggelar sensus, agar bantuan kemanusiaan yang dialirkan ke Tindouf dapat dimanipulasi.

Selain menggelapkan bantuan kemanusiaan, anggota Polisario juga diduga terlibat dalam aktivitas terorisme yang dilakukan AQIM, jaringan Al Qaeda di kawasan itu.

"LSM mau membawakan bantuan kemanusiaan ke Tindouf, tapi mereka juga butuh jaminan keamanan di Tindouf," katanya lagi sambil mengatakan pemerintah Spanyol sedang berusaha mengupayakan pembebasan.

Sementara Taieb Fassi Fihri meminta agar Aljazair ikut bertanggung jawab terhadap situasi keamanan di wilayah negara itu.

"Belum lagi, kawasan ini adalah kawasan militia. Pernyataan yang pantas kita ajukan adalah: siapa yang bertanggung jawab?" ujar Fihri. [guh]


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

UPDATE

Menolak Kursi Bagi Penjaga Hutan

Senin, 16 November 2026 | 22:32

BNI Perluas Pembiayaan Ekosistem Perumahan Mendukung Program 3 Juta Rumah

Senin, 16 November 2026 | 22:22

Anak Buah Anwar Sadad Bungkam saat Digiring ke Mobil Tahanan KPK

Senin, 16 November 2026 | 22:10

PTPN IV PalmCo Hadir Dukung Pembangunan Asrama Santri di Aceh Selatan

Senin, 16 November 2026 | 22:08

KPEI-BEI Integrasikan Sistem Repo, Transaksi Perdana Capai Rp179 Miliar

Senin, 16 November 2026 | 21:45

Peradi Profesional Perkuat Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara

Senin, 16 November 2026 | 21:38

Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad Terima Suap Dana Hibah, Segini Besarnya

Senin, 16 November 2026 | 21:02

Transaksi DNDF KPEI Melonjak 202 Persen, Nilainya Tembus 7,41 Miliar Dolar AS

Senin, 16 November 2026 | 20:45

KAHMI Jateng Dorong Energi Terbarukan untuk Wujudkan Kedaulatan

Senin, 16 November 2026 | 20:39

Kapal Diperiksa, Truk Dibatasi: Nasib Logistik di Musim Nataru

Senin, 16 November 2026 | 20:28

Selengkapnya