Spanyol Desak PBB Akses Keamanan Tindouf

Spanyol meminta PBB turun tangan dalam menangani keamanan di Tindouf, kamp pengungsi di baratdaya Aljazair yang dikuasai kelompok pemberontak Polisario. Permintaan itu disampaikan Menlu Spanyol, Trinidad Jimenez, menyusul penculikan dua aktivis kemanusiaan Spanyol di Tindouf, usai bertemu dengan koleganya, Menlu Maroko, Taieb Fassi Fihri, di Rabat hari Selasa (26/10).

"Kami telah menyampaikan kepada PBB untuk mengirimkan misi ke Aljazair demi mengakses situasi keamanan di Tindouf," katanya seperti dikutip Reuters.

Tindouf dikuasai Polisario sejak pertengahan 1970an. Aljazair memberikan bantuan kepada kelompok separatis yang mengklaim Sahara Barat tersebut. Setelah Spanyol menarik diri dari Sahara Barat pada 1975, Maroko mengambil kembali Sahara Barat yang dikuasai Spanyol sejak Perjanjian Fez 1912. Sejak pengambilalihan kembali itu, Maroko terlibat konflik dengan Polisario. Konflik bersenjata dihentikan pada 1991, dan kini Maroko dan Polisario kembali melanjutkan pembicaraan damai.

Beberapa tahun terakhir, Polisario diduga meneggelapkan bantuan kemanusiaan yang dikirimkan berbagai lembaga kemanusiaan. Ketidakjelasan jumlah pengungsi di kamp itu dianggap menjadi penyebab utama. Dugaan lain menyebutkan, Polisario enggan menggelar sensus, agar bantuan kemanusiaan yang dialirkan ke Tindouf dapat dimanipulasi.

Selain menggelapkan bantuan kemanusiaan, anggota Polisario juga diduga terlibat dalam aktivitas terorisme yang dilakukan AQIM, jaringan Al Qaeda di kawasan itu.

"LSM mau membawakan bantuan kemanusiaan ke Tindouf, tapi mereka juga butuh jaminan keamanan di Tindouf," katanya lagi sambil mengatakan pemerintah Spanyol sedang berusaha mengupayakan pembebasan.

Sementara Taieb Fassi Fihri meminta agar Aljazair ikut bertanggung jawab terhadap situasi keamanan di wilayah negara itu.

"Belum lagi, kawasan ini adalah kawasan militia. Pernyataan yang pantas kita ajukan adalah: siapa yang bertanggung jawab?" ujar Fihri. [guh]