RMOL. Partai Keadilan Sejahtera memiliki hak untuk menentukan sikap yang berbeda dengan partai koalisi lainnya dalam menanggapi hasil reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II. PKS pun dipersilakan memutuskan apakah tetap di dalam kabinet atau keluar dari kabinet kalau memang keputusannya seperti itu.
Demikian dikatakan Jurubicara PPP Muhammad Arwani Thomafi kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini, (Kamis, 20/10).
"Terserah PKS. Tetapi kalau (tetap) di dalam, ya jelas. Yang diperlukan itu adalah kerja bareng bukan justru saling menimbulkan keributan. Kalau memang ada kebijakan lain, ya segera saja. Itu kan hak masing-masing partai. Tetapi, ya monggo, terserah, tafadhol, gitu aja," ungkapnya.
Dia kembali mengingatkan bahwa kalau PKS mau keluar dari kabinet karena tidak terima satu kadernya dicopot, lebih baik mengeluarkan sikapnya secara tegas dan segera. Agar menteri dari PKS tidak terganggu dalam bekerja di kabinet.
"Karena ini terkait dengan posisi menteri dari partai politik terkait. Jangan menteri dari parpol terkait tersandera tidak bisa bekerja hanya gara-gara sikap parpolnya belum jelas. Ini kasihan rakyat," tegas Sekretaris Fraksi PPP ini.
Karena, katanya menambahkan, para menteri itu harus diposisikan sebagai kader bangsa, bukan kader politik saja.
"Jadi menurut saya, posisi partai politik koalisi harus arif. Jangan sampai sikap partai politik di dalam menanggapi atau merespon
reshuffle kabinet ini menganggu kinerja di kabinet," sambungnya.
Kemarin, meski keputusan apakah tetap di koalisi atau tidak diserahkan ke Majelis Syuro, tapi Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengaku akan bekerja seperti biasa. "Jadi dalam hal ini, kita akan tetap bekerja. Sebagai menteri tetap bekerja sebagaimana biasa. Jangan sampai mengurangi prestasi kerja kita," tandasnya.
[zul]
