Tjahjo Kumolo: Wakil Menteri Menambah Kegaduhan di Birokrasi

RMOL. PDI Perjuangan melihat reshuffle kabinet hanya ajang bagi-bagi kekuasaan. Bukan berorientasi untuk mempercepat pembangunan demi kesejahteraan rakyat.

“Reshuffle kabinet harusnya dijadikan momentum untuk mem­percepat mekanisme peng­am­bilan keputusan. Pasalnya, lebih dari 50 persen instruksi presiden tidak dilaksanakan ke­menterian,’’ ujar Sekjen PDI Per­juangan Tjahjo Kumolo kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, Se­lasa (18/10).

Presiden SBY sempat menge­luhkan kinerja para menteri se­te­lah mendapat laporan dari UKP4. “Saya sudah dapatkan la­­­po­rannya. Kurang dari 50 per­sen dari yang saudara (men­teri) yang laksanakan,” kata SBY, Kamis (7/7).

Tjahjo Kumolo selanjutnya mengatakan, Presiden SBY se­harusnya tidak menambah pos wakil menteri. Ini akan menam­bah kegaduhan di birokrasi dan tidak menyelesaikan masalah percepatan kinerja.

“Presiden mengakui kinerja sejumlah kementerian tidak baik. Sang menteri gagal memimpin dan menciptakan kebijakan yang mumpuni. Dengan begitu, seha­rusnya Presiden mengganti men­teri, bukannya memasang wakil menteri,” tegas Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR itu.

Berikut kutipan selengkapnya:

Menteri dari parpol koalisi perlu diakomodasi, tapi kiner­ja­­nya perlu didukung wakil men­teri, barangkali seperti itu?

Presiden seharusnya menga­bai­kan tekanan politik dari par­pol koalisi. Yang diutamakan ke­pen­tingan masyarakat.

Janji-janji Presiden dalam Pil­pres harus dibayar dengan pe­ningkatan kualitas program pem­bangunan dan kesejahteraan rakyat.

Apa penambahan wakil men­teri tak ada mafaatnya?

Bagi PDI Perjuangan silakan saja, kami nggak ikut campur. Yang pasti, komposisi ini sema­kin menjauhkan kita dari harap­an adanya pemerintahan yang ber­daulat secara politik, berdi­kari, dan berkepribadian untuk mem­­perjuangkan kesejahteraan rak­yat. Tapi, inilah pilihan po­litik Presiden. Hak prerogatifnya ma­sih tersandera kepentingan politik koalisinya.

Apa penambahan wakil men­teri hasil kompromi politik de­ngan pimpinan parpol koalisi­nya?

Saya kira ya. Pengangkatan para wakil menteri merupakan langkah kompromi Presiden SBY. Setelah bertemu dengan pe­tinggi parpol koalisi, Presiden ragu untuk mengganti menteri-menterinya yang ber­masalah. Maka­nya, memilih ja­lan tengah, yak­ni menambah wakil menteri.

Apa PDI Perjua­ngan ke­cewa?

Kita patut ke­cewa dengan lang­kah ini. Pasal­nya, sistem presi­den­sial mem­posisikan kepemim­pinan Presi­den sebagai sentral.

Presiden men­jadi penentuan arah haluan pemerintahan, se­hing­ga me­miliki kewenangan mengang­kat dan memberhen­tikan menteri tanpa intervensi siapapun. 

Apakah PDI Perjua­ngan tetap menjadi partai opo­sisi?

PDI Perjuangan tetap teguh untuk berada di luar pemerin­tahan SBY-Boediono. Kami tak akan menempatkan kader partai di Kabinet Indonesia Bersatu II.

Hal itu sesuai dengan keputu­san politik partai dalam Kongres III di Bali. PDI Perjuangan tetap pada posisi konstitusional. Na­mun, tetap kritis terhadap kebija­kan keputusan politik pemerin­tah yang tidak pro rakyat.   [rm]