PMKRI: Perubahan Tidak Dapat Ditunda Lagi

RMOL. Keutuhan dan kedaulatan NKRI adalah taruhan dasar dari semua masalah yang menghimpit Indonesia saat ini. Jika tidak segera dicarikan solusi atas pelbagai masalah-masalah yang tengah dihadapi, maka bukan tidak mungkin NKRI akan segera masuk dalam dokumen sejarah. Rasa cinta tanah air (nasionalisme) dan kerelaan berkorban bagi nusa dan bangsa (patriotisme) telah dinegasikan oleh sikap acuh tak acuh pemerintah dalam mengurus bangsa dan negaranya.

Demikian disampaikan Ketua Presidium PP Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Stefanus Asat Gusma 2009-2011. Persoalan nasionalisme dan patriotisme ini akan menjadi salah satu isu yang akan dibawa dalam Konferensi Studi Nasional (KSN) tahun 2011 di PMKRI Cabang Pematang Siantar, Sumatera Utara pada 19-22 Oktober ini.

Selain itu, konferensi PMKRI juga akan mengevaluasi secara total kinerja pemerintahan SBY-Boediono serta mengevaluasi gerakan PMKRI pada khususnya dan gerakan mahasiswa pada umumnya. Ini berangkat dari kesadaran bahwa beberapa persoalan yang sudah sangat akut yang dialami bangsa ini juga akan menjadi pembahasan serius dan akan menjadi rekomendasi organisasi untuk mempertegas positioning PMKRI.

“PMKRI menilai tidak seharusnya negeri ini terus hidup dalam keterpurukan. Kedaulatan dan ketahanan pangan yang menjadi keunggulan Indonesia tidak boleh dilumpuhkan dengan kebijakan impor beras, kentang, dan bahan kebutuhan pokok pertanian lainnya yang akhirnya merugikan dan memiskinkan para petani,” katanya.

Paradigma pembangunan dan pengembangan wilayah perbatasan dengan memperkuat basis militer semata, dalam hematnya, tidak lagi efektif. Karenanya paradigma itu harus diubah dengan pola sinkronisasi antara pembangunan dan pengembangan ekonomi perbatasan di satu sisi dan militer di sisi yang lain.

Persoalan korupsi yang merajalela, politik dagang sapi, penegakan hukum yang transaksional, mafia pajak, dan pelbagai persoalan sosial lainnya juga akan dibicarakan di konferensi PMKRI kali ini. PMKRI yakin bahwa citra Indonesia baru dan kedaulatan NKRI akan tercipta bila ada semangat kesatuan dan kebulatan tekad rakyat untuk menindak setiap bentuk penyimpangan, birokrat dan pejabat negara berlaku sebagai pelayan masyarakat bukan penguasa, serta kepemimpinan nasional yang kuat, jujur, dan berpihak kepada rakyat.

“Kami menyuarakan gerakan perubahan tidak dapat ditunda dan harus dimulai dari sekarang,” tandasnya.[dem]