Berita

ilustrasi

Gawat, 60 Persen TKI Tidak Kenal BNP2TKI

SELASA, 18 OKTOBER 2011 | 23:11 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Sesuai namanya, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), sejatinya bertugas khusus untuk menangani berbagai hal tentang TKI. Tapi apa lacur, lembaga yang dikepalai Jumhur Hidayat itu justru tak dikenal oleh sekitar 60 persen para TKI. Hal ini tentu saja mengejutkan.

Direktur Indonesia Strategic Solution, Adhan Anwar, menjelaskan, data itu didapatkan dari hasil penelitian kepada TKI yang baru tiba di tiga tempat di Indonesia, tepatnya di Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Juanda, dan Mataram.
 
"Tiga bandara itu merupakan tempat paling banyak TKI. Kami menyebarkan kuesioner ke lebih dari 600 responden," tuturnya lewat keterangan tertulis yang diterima petang ini (Selasa, 18/10).


Menurut Adhan, dari 600 responden ternyata sebanyak 70 persen berpendidikan SD yang sebagian besarnya adalah perempuan. Lebih parah lagi, lanjut Adhan, sebanyak 60 persen para TKI ini di luar negeri tanpa adanya kontrol dari pemerintah.

"Dengan kata lain mereka di luar negeri berjalan sendiri tanpa adanya pendampingan dari Kemenlu dan kementrian terkait lain," imbuhnya.

Atas hal tersebut, menurutnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus mengevaluasi kerja-kerja Kepala BNP2TKI supaya komitmen pemerintah terhadap perlindungan TKI menjadi maksimal.

"(Karena) rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) calon TKI, hampir 60 hingga 70 persen pendidikan mereka Sekolah Dasar (SD). Masih lemahnya kontrol terhadap medical chek up bagi calon TKI, sehingga baru satu hingga dua bulan ribuan TKI sudah dipulangkan karena sakit dan tidak bisa bekerja, serta lemahnya pelatihan keterampilan di Balai Latihan Kerja tempat pembekalan calon TKI. Hal itu bisa dilihat dengan tidak terampilnya TKI yang bekerja di luar negeri," tandasnya. [dem]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

KPK: Capres hingga Kepala Daerah Idealnya Tidak Karbitan

Minggu, 26 April 2026 | 17:35

Victor Orban Angkat Kaki dari Parlemen Hongaria, Fokus Benahi Partai

Minggu, 26 April 2026 | 17:18

Menlu Iran Temui Sultan Oman setelah Mediasi di Pakistan Gagal

Minggu, 26 April 2026 | 16:38

Respons Dedi Mulyadi Disindir "Shut Up KDM"

Minggu, 26 April 2026 | 16:37

PAD Retribusi Sampah Bocor Rp20 Miliar, Baunya di Saku Birokrat?

Minggu, 26 April 2026 | 16:01

Beyond Nostalgia ALJIRO Dorong Alumni Berperan untuk SDM

Minggu, 26 April 2026 | 15:50

Tersangka Penembakan Gala Dinner Wartawan Incar Pejabat Trump

Minggu, 26 April 2026 | 15:50

Comeback Sempurna di Bawah Keteduhan Trembesi

Minggu, 26 April 2026 | 15:42

Dua Laksamana Masuk Bursa Kuat KSAL

Minggu, 26 April 2026 | 15:40

Daycare Lakukan Kekerasan Harus Dicabut Izin dan Pelaku Dipenjara

Minggu, 26 April 2026 | 14:57

Selengkapnya