Diimbau, Masalah Freeport Jangan Sampai Disusupi Kepentingan Elit

RMOL. Pemerintah didesak untuk segera turun tangan menyelesaikan konflik antara manajemen PT Freeport dengan para buruh  PT Freeport. Peran pemerintah dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di PT Freeport sangat dibutuhkan.

"Jika persoalan Freeport tidak terselesaikan, artinya pemerintah gagal untuk bisa menjadi jembatan dialog antara serikat pekerja Freeport dan manajemen Freeport," ujar Ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu (FSP BUMN), Arif Poyuono, dalam rilis yang diterima redaksi (Jumat, 14/10).

Menurut Arif, berlarut-larutnya masalah pemogokan buruh di Freeport akan mudah disusupi oleh elit-elit politik lokal maupun nasional untuk mengambil keuntungan mereka. Konflik hubungan industrial antara manajemen dan pekerja Freeport harus segera diselesaikan.

Ia mengimbau agar buruh Freeport berjuang dengan berhati hati dan jangan sampai diprovokasi oleh elit-elit politik yang ingin mengambil keuntungan dari konflik buruh dan manajemen Freeport .

"Manajemen Freeport harus lebih bijaksana lagi dalam menjalin hubungan industrial dengan kaum pekerjanya. Sosial dialog  dan komunikasi  yang intensif antara pengurus serikat pekerja dan manejemen harus dibangun, sehingga manajemen dan buruh dapat bekerjasama dengan baik," katanya.

Terakhir, FSP BUMN meminta agar elit-elit politik lokal dan nasional tidak ikut memanas-manasi konfilik yang terjadi sehingga permasalahan di Freeport jauh dari tujuan utamanya, yaitu meningkat kenaikan kesejahteraan dan kenaikan gaji. Jangan jadi bias dan justru terjadi politisasi yang pada akhirnya merugikan kaum pekerja. [dem]