Berita

Laode Ida

Wawancara

WAWANCARA

Laode Ida: Nazar Bilang Pejabat Teras Terlibat Mafia Anggaran

RABU, 12 OKTOBER 2011 | 06:21 WIB

RMOL. Bekas Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin mengungkapkan ada pejabat teras yang terlibat mafia anggaran.

Hal ini disampaikan Naza­ruddin saat pertemuan dengan rombongan Posko Pengaduan Mafia Anggaran (P2MA) di Markas Brimob, Kelapa Dua, De­­pok, Jumat (7/10).

“Saya dan rombongan P2MA menemui Nazar untuk meminta informasi seputar praktik mafia anggaran di DPR, termasuk di Badan Anggaran,” ujar Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Laode Ida, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

“Sejumlah nama baru yang diungkapkan Nazar makin me­nyadarkan saya kalau jaringan mafia anggaran yang mengge­rogoti APBN sangat kuat dan mengerikan,” tambahnya.

Berikut kutipan selengkapnya:


Siapa pejabat teras itu?

Janganlah, tidak etis menye­but­kan namanya. Yang jelas, Nazar bilang selain ada pejabat teras, sejumlah pengusaha, anggo­ta parlemen, pejabat ek­sekutif terlibat mafia anggaran.


Apakah nama-nama itu po­puler di publik?

Saya tidak bisa menyebutkan nama-nama itu. Ini persoalan etika.


Apakah nama itu sudah per­nah disebutkan sebelumnya?

Ada sejumlah nama yang sering disebut Nazar. Tapi ada sebagian yang belum pernah

disebutkan. Makanya saya pun kaget. Bagi saya nama-nama itu tidak asing.


Apakah Nazar menyebut instansi atau lembaga tertentu?

Menurut Nazar, salah satu instansi yang digerogoti mafia anggaran adalah Kemendiknas. Di sana ada pemain besar yang mengatur semua proyek dan ni­lai­nya mencapai triliunan rupiah.


Tujuaan Anda mendatangai Nazar hanya untuk menggali informasi seputar nama-nama itu?

Tidak spesifik untuk itu. Tujuan kami mendatangi Nazar adalah untuk mendapat back­ground soal praktek mafia. Back­ground tersebut akan kami gu­na­kan untuk strategi P2MA dalam membongkar mafia anggaran.

Setelah lengkap, fakta dan data-data mengenai praktek ha­ram tersebut akan kami sampai­kan ke penegak hukum. Selain itu, kami juga akan memberi sejumlah rekomendasi kepada para pembuat kebijakan untuk perbaikan pengelolaan anggaran.


Tujuaan Anda mendatangai Nazar hanya untuk menggali informasi seputar nama-nama itu?

Tidak spesifik untuk itu. Tujuan kami mendatangi Nazar adalah untuk mendapat back­ground soal praktek mafia. Back­ground tersebut akan kami gu­na­kan untuk strategi P2MA dalam membongkar mafia anggaran.

Setelah lengkap, fakta dan data-data mengenai praktek ha­ram tersebut akan kami sampai­kan ke penegak hukum. Selain itu, kami juga akan memberi sejumlah rekomendasi kepada para pembuat kebijakan untuk perbaikan pengelolaan anggaran.


Bagaimana jaringan mafia anggaran bekerja?

Modus mafia anggaran tidak jauh berbeda dari yang kita ke­tahui selama ini. Semua tender yang dimenangkan seseorang dalam proyek kementerian bia­sanya sudah diatur. Cara main­nya, pejabat di kementerian ter­lebih dahulu bertemu dengan pengusaha dan anggota dewan, sebelum proyek itu berjalan.

Pola-pola seperti ini, sebenar­nya sudah lama terjadi. Bahkan, beberapa tahun lalu saya pernah mengungkap masalah itu dalam buku saya. Ternyata, regulasi dan sistem yang kita bangun belum juga mampu mengatasi hal tersebut.  


Soal isu miring seputar pem­bentukan P2MA, bagaimana tanggapan Anda?

Ah, saya nggak menggubris hal itu. Saya dibilang cari sensasi, cari panggung dan sebagainya. Saya nggak peduli. Seperti yang saya bilang tadi, beberapa tahun lalu saya sudah menulis buku soal praktik mafia anggaran.

Kalau ada yang tidak suka atau tidak setuju, ya silakan saja. Kami tetap jalan. P2MA bukan untuk kejahatan, bukan untuk kepen­tingan pribadi. Saya nggak ada urusan dengan popularitas.   [rm]


Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Terkuak Dugaan Penggelembungan Anggaran Makan Minum di DPRD Bandar Lampung

Senin, 20 April 2026 | 02:07

Pramono Siapkan PPSU Khusus Ikan Sapu-Sapu

Senin, 20 April 2026 | 01:47

Jual Beli Rekening Bisa Dijerat Pidana!

Senin, 20 April 2026 | 01:26

HKTI: Kondisi Riil Stok Beras Melimpah

Senin, 20 April 2026 | 01:01

Pramono Tegaskan Jadi Gubernur untuk Semua Kelompok, Agama, dan Golongan

Senin, 20 April 2026 | 00:28

MUI Kawal Ketat Proyek Islamic Center

Senin, 20 April 2026 | 00:13

Projo Klaim Jokowi Menang Berkat Rekam Jejak, Bukan Jasa Jusuf Kalla

Senin, 20 April 2026 | 00:01

Wicked Problem di Balik Motor Listrik MBG

Minggu, 19 April 2026 | 23:43

JK Diduga Masih Simpan Kartu Rahasia Jokowi

Minggu, 19 April 2026 | 23:34

Nabung Jantung

Minggu, 19 April 2026 | 23:26

Selengkapnya