Djoko Suyanto: Patok Indonesia-Malaysia Tidak Ada yang Bergeser

RMOL. Menko Polhukam Djoko Suyanto memastikan tidak ada sejengkal tanah pun yang dicaplok Malaysia di Tanjung Datu dan Camar Bulan, Kalimantan Barat.

 â€œTidak ada patok perbatasan Indonesia dengan Malaysia yang bergeser. Hal ini berdasarkan hasil survei yang dikeluarkan Ba­dan Koordinasi Survei dan Pe­metaan Nasional (Bakorsur­ta­nal),’’ kata Djoko Suyanto di kan­tornya, Jakarta, kemarin.

Seperti diketahui, wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin mengungkapkan Malaysia kem­bali mencaplok wilayah Indo­ne­sia di kawasan Camar Bulan dan Tanjung Datu, Kalimantan Barat. Patok perbatasan di wila­yah ini mundur sekitar 3,3 kilo­meter. Indonesia kehilangan wilayahnya seluas 1.500 hektar.

Djoko Suyanto selanjutnya mengatakan, keberadaan patok perbatasan itu sudah disepakati kedua belah pihak semenjak tahun 1978. Itu sudah ditentukan koordinat dan patok dalam bentuk fisik.

“Indonesia tidak akan mem­berikan sejengkal tanahnya pada siapapun, itu komitmen kita se­mua,” tegas Djoko.

Berikut kutipan selengkapnya;

Kenapa Anda begitu yakin ti­dak ada wilayah kita yang di­caplok?

Saya heran kalau ada sinyale­men yang menyebutkan ada wilayah kita yang dicaplok. Batas wilayah Indonesia-Malay­sia su­dah disepakati tahun 1978, dan koordinat serta patok per­bata­sannya sudah disepakati kedua negara. Ini hasil kerja keras kita dari tahun 1973-1978, de­ngan melakukan survei 5 tahun, lalu ditentukan batas-batasnya.

Patok itu dise­but­­kan ada yang bergeser?

Keberadaan patok-patok itu tidak sekadar patok yang terbuat dari semen, batu merah dan be­ton saja. Tapi ada koordinatnya. Ka­lau patok digeser, koordinat­nya tidak akan bergeser. Ini yang ha­rus jadi pemahaman. Kalau pa­tok­nya ber­ge­ser, kita pu­nya koor­dinat yang sama dengan koor­dinat yang dimiliki Malay­sia. Dari per­janjian yang sudah di­tanda­ta­ngani tahun 1978 sudah di­pu­tuskan batasnya, dengan patok 1-156.

Berarti benar ada patok yang bergeser?

Terkait adanya isu patok yang bergeser, itu tidak benar. Memang ada patok yang terkena abrasi tetapi koordinatnya masih ada, yaitu patok pilar A104. Koor­dinat­nya tidak ada yang berubah berdasarkan perjanjian tahun 1978.

Karena patoknya tidak nampak lagi, maka masing-masing negara membuat reference point. Ada batu atau tempat yang dijadikan reference point untuk menuju patok itu berada. Masing-masing membuat reference point. Ja­ngan-jangan itu yang dikira se­bagai patok perbatasan. Patok itu hanya marking. Kita meme­gang koordinat yang sudah diten­tukan kedua negara.

Bagaimana dengan kom­plek­sitas masalah perbatasan?

Wilayah perbatasan itu sangat kompleks. Agak berbeda perbata­san di Kalimantan dan Papua. Kom­pleksitas di wilayah perba­tasan tidak bisa diperbandingkan satu dengan lain.

Tapi pemerintah memprioritas­kan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan rakyat di daerah perbatasan.

Bagaimana terkait isu kese­jah­teraan di perbatasan yang ti­d­ak diperhatikan?

Saat ini kita sudah memiliki Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) yang khusus menangani sektor ekonomi dan kesejahteraan. BNPP sudah me­ren­canakan sekitar 150 Kecama­tan di wilayah perbatasan yang menjadi prioritas di sektor eko­nomi dan kesejahteraan. BNPP berdiri setahun lalu dan grand design-nya dengan mengem­bang­­kan 150 Kecamatan itu.

Bagaimana dengan masalah lainnya?

Kalau khusus masalah per­batasan kedua negara, itu urusan Kementerian Luar Negeri. Lalu masalah keamanan di perbatasan, itu wilayahnya Kementerian Perta­hanan dan Panglima TNI. Jadi tugasnya jelas.   [rm]