Berita

Achmad Mubarok

Wawancara

WAWANCARA

Achmad Mubarok: SBY Perlu Mewaspadai Kepentingan Politik 2014

SABTU, 08 OKTOBER 2011 | 06:11 WIB

RMOL. Presiden SBY diminta perlu mewaspadai reshuffle kabinet dengan penyusupan agenda kepentingan politik Pilpres 2014. Jangan sampai seperti memelihara anak macan.

Untuk itu, perlu diwanti-wanti masukan pimpinan parpol dan pebisnis. Sebab, penyusupan mem­bawa agenda busuk untuk mendiskreditkan pemerintah yang tinggal tiga tahun lagi.

“Watak pimpinan parpol dan pebisnis itu kan selalu mengejar keuntungan, termasuk dalam rencana reshuffle kabinet ini. Sebab, ideologi partai politik ada­lah kepentingan,” ujar anggota Dewan Pembina Partai Demo­krat, Ahmad Mubarok, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Makanya, lanjut bekas Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ter­sebut, yang diperlukan seka­rang ini adalah loyalitas agar pro­gram pemerintah bisa terwujud.

“Beberapa kementerian strate­gis, seperti kementerian ekonomi dan kementerian BUMN harus diisi kalangan non-partai. Ini demi untuk menjaga agar tidak dijadi­kan sapi perah bagi partai po­litik,’’ pa­par­nya.

Berikut ku­tipan seleng­kapnya;


Anda melihat ini sebagai ajang fun­dri­sing bagi partai po­litik?

Kalau bagi presiden bukan, tapi bagi partai politik saya mengin­dikasikannya seperti itu. Karena seperti yang saya ung­kapkan, wa­tak partai ya seperti itu, mengejar keuntungan.  


Kalau reshuffle ini disusupi, apa dampaknya bagi Presiden?

Kalau buruk kinerja kemente­rian, maka nama Presiden buruk juga. Tapi sebaliknya, kalau ki­nerja kabinet bagus, nama Pre­siden baik juga. Kalau niatnya ada kepentingan politik 2014, tentu ini nggak bagus. Tujuannya ingin mendiskreditkan pemerin­tah, lalu mereka mendapatkan keuntungan.

Saya kira beliau tahu mengenai itu. Pak SBY selaku pemegang hak prerogatif dalam reshuffle kabinet ini, tentu akan melakukan yang terbaik demi bangsa, negara, dan rakyat.


Berarti reshuffle kabinet ini harus dengan pertimbangan ki­nerja, bukan politis?

Saya berkeyakinan bahwa reshuffle sekarang murni untuk peningkatan kinerja, dan pertim­bangan politis tidak terlalu besar. Apalagi, beliau tidak mencalon­kan lagi Pilpres 2014, sehingga diharapkan beliau meninggalkan jejak kesejarahan yang baik. Dicatat dengan tinta emas dalam perjalanan bangsa ini.


Kriteria seperti apa yang pan­tas menjadi menteri di bi­dang eko­nomi?

Tentunya sang menteri harus memiliki pengetahun ekonomi global atau ekonomi makro. Hal ini cukup penting agar arah eko­nomi kita tidak bergantung pada satu kawasan saja. Misalnya Amerika Serikat atau Eropa saja. Apabila ini berhasil, kita bisa ber­pindah pasar tidak hanya bergan­tung pada satu tempat.


Bagaimana dengan bidang mikro?

Dalam bidang ini bisa disiasati dengan menempatkan pejabat Eselon 1 atau pun Dirjen yang pa­ham mengenai strategi ekonomi mikro. Bila ini berhasil, maka kita memiliki ketahanan yang kuat di dalam negeri dan ada kesinam­bungan ekonomi makro dan mikro bisa tercapai, sehingga eko­nomi kita bisa mandiri, tidak bergantung dengan negara lain.


Bagaimana dengan bidang mikro?

Dalam bidang ini bisa disiasati dengan menempatkan pejabat Eselon 1 atau pun Dirjen yang pa­ham mengenai strategi ekonomi mikro. Bila ini berhasil, maka kita memiliki ketahanan yang kuat di dalam negeri dan ada kesinam­bungan ekonomi makro dan mikro bisa tercapai, sehingga eko­nomi kita bisa mandiri, tidak bergantung dengan negara lain.


Apa yang harus dikuasai seo­rang menteri di bidang eko­nomi?

Tentu seorang menteri eko­nomi harus paham masalah ma­kro. Kita saat perjanjian-perjan­jian internasional selalu kalah karena tidak menguasai masalah­nya. Sering masalah sengketa internasional kalah karena dikon­trak, kita banyak tertipu.   [rm]


Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Terkuak Dugaan Penggelembungan Anggaran Makan Minum di DPRD Bandar Lampung

Senin, 20 April 2026 | 02:07

Pramono Siapkan PPSU Khusus Ikan Sapu-Sapu

Senin, 20 April 2026 | 01:47

Jual Beli Rekening Bisa Dijerat Pidana!

Senin, 20 April 2026 | 01:26

HKTI: Kondisi Riil Stok Beras Melimpah

Senin, 20 April 2026 | 01:01

Pramono Tegaskan Jadi Gubernur untuk Semua Kelompok, Agama, dan Golongan

Senin, 20 April 2026 | 00:28

MUI Kawal Ketat Proyek Islamic Center

Senin, 20 April 2026 | 00:13

Projo Klaim Jokowi Menang Berkat Rekam Jejak, Bukan Jasa Jusuf Kalla

Senin, 20 April 2026 | 00:01

Wicked Problem di Balik Motor Listrik MBG

Minggu, 19 April 2026 | 23:43

JK Diduga Masih Simpan Kartu Rahasia Jokowi

Minggu, 19 April 2026 | 23:34

Nabung Jantung

Minggu, 19 April 2026 | 23:26

Selengkapnya