Freddy Numberi: Saya Siap Diganti Kapan Saja, Ini Tak Terkait Putra Daerah

RMOL. Menteri Perhubungan Freddy Numberi meluruskan pemberitaan seolah-olah dirinya mengembangkan isu separatisme terkait rencana reshuffle kabinet.

“Statemen saya dikutip se­penggal-penggal, tidak utuh. Ke­sannya saya seolah-olah me­ngem­bangkan isu separatis­me. Padahal, ratusan bahkan ri­buan keluarga saya di Papua te­was untuk mem­perjuangkan Me­rah Putih agar Papua tetap dalam bingkai NKRI,” paparnya kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Anehnya, lanjut bekas Menteri Kelautan dan Perikanan itu, ma­salah ini terus digulirkan. Seper­ti­nya ini skenario untuk menja­tuh­kan kredibilitasnya. Kemu­dian di­publikasi secara terus me­nerus.

“Makanya saya merasa perlu meluruskan. Sebab, ini sudah me­rugikan saya,’’ ujarnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Bisa dijelaskan apa pernya­taan Anda itu?

Di sela acara konferensi inter­nasional tentang Aktivitas Eks­plorasi Laut Lepas Pantai di Bali, Rabu (21/9), salah seorang rekan media bertanya seputar isu re­shuffle. Sebagai orang Papua dan kader Partai Demokrat, apa tanggapan Bapak soal reshuffle. Itu pertanyaannya.

Saya agak terkejut dengan per­tanyaan itu. Kemudian saya men­jawab, saya memang orang Papua dan orang Partai Demokrat. Na­mun, soal reshuffle merupakan kewenangan Presiden.

Pernyataan saya dipotong saat saya mengatakan orang Papua dan kader Partai Demokrat, se­hingga ada kesan kalau saya ber­sikap arogan dan melakukan per­lawanan jika direshuffle. Itu yang salah.

 Anda kecewa?

Sebenarnya, saya tidak terlalu merisaukan hal tersebut. Namun, hal itu perlu diluruskan agar tidak terus menerus dipersepsikan ma­cam-macam.

Apa Anda siap untuk diganti?

Masalah reshuffle sepenuhnya hak prerogatif Pak SBY sebagai Presiden. Semua menteri, terma­suk saya, siap untuk diganti ka­pan saja. Reshuffle sama sekali tidak terkait aspek respresentasi putra daerah. Semua berpulang kepada Pak SBY sebagai Pre­si­den kita. Tapi hendaknya Pre­siden tidak didesak-desak untuk mengganti menteri ini dan men­teri itu.

Buat saya, yang penting ada­lah bekerja dan melakukan yang ter­baik untuk bangsa. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya orang Papua, saya kader Partai Demo­krat, sehingga tidak mung­kin di­reshuffle. Saya justru ber­pikir se­baliknya. Siapapun dia, termasuk saya kalau direshuffle, ya terserah Bapak Presiden. Itu hak beliau. Kita harus meng­hor­mati itu.

Presiden SBY sebagai pemim­pin yang berkomitmen kuat untuk kesejahteraan rakyat pasti me­mi­lih menteri sebagai pembantunya sesuai kompetensinya. Saya se­nantiasa berada di belakang Pre­siden mendukung program be­liau. Saya percaya Pak SBY akan me­milih yang terbaik untuk bangsa dan negara ini.

Kecelakaan terjadi berulang kali, bagaimana tanggapan Anda?

Kami telah mengatur kembali soal standar prosedur keamanan. Dari waktu ke waktu, kami mela­kukan audit rutin untuk melihat seberapa jauh kualitas pelayanan dan keselamatan yang diberikan para operator.

Saat melihat kondisi di lapa­ngan, saya menyadari kalau ba­nyak hal yang harus kita perbaiki. Makanya, selain melakukan audit terhadap armada atau maskapai, kami juga melakukan audit ter­hadap kru dan perusahaan.

Apa yang Anda lakukan untuk mence­gah atau minimal mengurangi kecelakaan?

Kami berupaya maksimal untuk menekan kecelakaan. Kami mem­bangun target dan melakukan per­baikan-perbaikan melalui regulasi dan bekerja sama dengan sejum­lah operator.  

Hal itu kami lakukan di semua sektor transportasi darat, laut mau­­pun udara. Kami berharap, sistem yang kami bangun ini dapat mengurangi angka kecela­kaan dari waktu ke waktu.

Upaya apa saja yang telah di­lakukan Kementerian Perhu­­bu­ngan?

Selain memperbaiki regulasi, kami turun langsung untuk me­ninjau peremajaan armada, audit, standar keselamatan dan seba­gainya.   [rm]