Berita

Clear, DPR Tidak Bela Anggota yang Bermasalah

SENIN, 03 OKTOBER 2011 | 15:14 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Rapat Konsultasi Pimpinan DPR bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejakasaan Agung dan Kepolisian akhirnya digelar Senin siang (3/10).

KPK ikut hadir dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua DPR Marzuki Alie, setelah Badan Anggaran (Banggar) DPR tidak diikutsertakan dalam rapat.

Marzuki Alie mengatakan rapat konsultasi yang dilakukan bukan sebagai upaya mengintervensi lembaga-lembaga negara, khususnya KPK terkait pemeriksaan terhadap Pimpinan Banggar DPR. Melainkan, untuk menyamakan pemahaman antar lembaga.


"Tidak ada keinginan pimpinan untuk membela seseorang yang terlibat kasus. Itu clear," kata Marzuki di ruang pimpinan DPR, Senayan, Jakarta (Senin, 3/10).

"Terkait pemberantasan korupsi, penegakan hukum, kita (DPR) menghormati tugas-tugas lembaga penegak hukum," tambahnya.

Marzuki mengatakan mengapa Pimpinan DPR menyertakan Banggar DPR pada rapat konsultasi pekan lalu. Banggar ikut diundang lantaran ada perbedaan pemahaman soal status mereka di KPK. Apakah mereka saksi ahli atau saksi fakta.

Sementara dalam rapat konsultasi kali ini, pimpinan DPR tidak menyertakan Banggar DPR lantaran status mereka kini sudah jelas. Mereka menjadi saksi fakta.Itu pun, katanya, pimpinan mengetahuinya dari media, bukan dari KPK.

"Karena bukan sebagai saksi ahli, jadi pimpinan DPR tidak melibatkannya," beber Marzuki. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya