Yunus Husein: Saya Penuhi Undangan PPP Bukan Meminta Dukungan

RMOL. Tidak hadirnya pimpinan KPK ke DPR hendaknya tidak dijadikan polemik yang berkepanjangan.

“KPK harus tetap independen. Apabila DPR merasa KPK tidak independen, silakan DPR meng­gu­nakan kewenangannya,” ujar  Ketua Pusat Pelaporan dan Ana­lisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein, dalam diskusi di Fraksi PPP DPR, kemarin.

Sebelumnya diberitakan, pole­mik DPR dan KPK berawal ketika KPK memanggil para pim­pinan Banggar DPR pekan lalu. Banggar pun mengem­bali­kan ke­wenangan pembahasan RAPBN 2012 kepada pimpinan DPR.

Langkah ini sebagai bentuk protes Banggar atas sikap KPK yang memeriksa pimpinannya di luar topik surat pemanggilan, yaitu sebagai saksi kasus suap di Kemenakertrans. Sikap Banggar ini dinilai melanggar konstitusi.

Kemudian pimpinan DPR mengupayakan pertemuan antara DPR, KPK, Kejaksaan, Polri dan Banggar, Selasa dan Kamis lalu. Pertemuan Selasa dibatalkan. Sedangkan pertemuan  Kamis (29/9),  KPK tidak hadir. Sebab, sedang melakukan penyidikan dalam kasus di Kemenakertrans. Selain itu, KPK ingin menjaga kehormatan serta kredibilitas KPK dan DPR.

Yunus Husein selanjutnya mengungkapkan, KPK harus tetap independen dan meng­hin­dari segala benturan kepentingan demi menjaga komitmen lem­baga itu dalam pemberantasan korupsi.

“Ini berarti para pimpinan KPK harus tetap menjaga kode etik dan komitmen dalam memberantas korupsi,’’ papar calon pimpinan KPK itu.

Berikut kutipan selengkapnya;

Apa ketidakhadiran itu demi menjaga independensi KPK?

Para pimpinan KPK harus me­matuhi aturan hukum, kode etik, sumpah dan janji pimpinan KPK, dan menjadi penggerak peruba­han untuk mewujudkan bangsa anti korupsi.

Bagaimana dengan 21 tran­saksi keuangan yang mencuri­ga­kan yang dilaporkan PPATK kepada pimpinan DPR?

Untuk sementara saya tidak bisa menjawab terkait hal itu. Intinya, laporan yang kami beri­kan adalah jawaban atas permin­taan pimpinan DPR kepada kami, dan kami sampaikan laporan itu. Artinya kalau pimpinan DPR menyerahkannya kepada pene­gak hukum, ya silakan saja.

Apa laporan itu sudah dise­rah­kan kepada KPK?

Silakan teman-teman tanyakan kepada pimpinan DPR, apakah diserahkan atau tidak. Kami hanya memberikan data kepada mereka.

Bukannya PPATK punya ke­wa­jiban menyerahkan pada KPK?

Pimpinan DPR yang meminta data transaksi itu kepada PPATK. Siapa yang meminta lebih da­hulu, maka kami akan memberi­kan datanya.

O ya, bagaimana persiapan Anda dalam menghadapi fit and proper test, apakah opti­mistis lolos?

Sejauh ini saya memper­siap­kan fisik dan mental dengan se­baik mungkin. Mempersiap­kannya dengan berdoa terus-me­nerus. Apabila Anda bertanya apakah saya optimistis, tentu saya optimistis dengan apa yang saya jalankan, termasuk dalam seleksi calon pimpinan KPK ini.

Sejauh ini saya memper­siap­kan fisik dan mental dengan se­baik mungkin. Mempersiap­kannya dengan berdoa terus-me­nerus. Apabila Anda bertanya apakah saya optimistis, tentu saya optimistis dengan apa yang saya jalankan, termasuk dalam seleksi calon pimpinan KPK ini.

Keuangan Anda siap diau­dit?

Di dalam sistem demokrasi kita, tiap tugas yang kita jalankan harus ada pertanggungja­waban­nya. Salah satu cara untuk meli­hat pertanggujawaban kita adalah melalui audit terhadap rekening yang kita miliki. Selama ini kita mengenal performance audit, dan itu sudah dikenal dalam sistem keuangan negara kita.

Kalau Anda jadi pimpinan KPK, apa kasus Century akan di­usut?

Dalam proses pemberantasan korupsi, tidak boleh ada tebang pilih. Sepanjang ada bukti, maka proses hukum bisa terus berjalan,  bukan se­batas ka­sus century saja.

Kasus itu sekarang sedang di­tangani, kesimpulan pa­nitia hak angket cen­tury adalah ka­sus ini diserah­kan kepada pe­ne­gak hu­kum lalu dilakukan audit fo­rensik.

Artinya kasus ini bukan se­ka­dar kejahatan perbankan biasa?

Saya tidak pernah mengatakan hal itu, dan saya tidak mau ber­komentar terlalu jauh mengenai masuk dalam jenis kejahatan apa. Untuk itu, silakan tanyakan ke­pada KPK mengenai jenis keja­hatan dalam kasus Bank Century itu.

Anda datang dalam diskusi di PPP, bukannya ini terkesan politis?

Kedatangan saya dalam dis­kusi di Fraksi PPP ini diundang secara resmi oleh Fraksi PPP DPR. Proses diskusinya sangat terbuka dan transparan. Saya me­nyadari isu seperti ini sangat sensitif, dan saya perlu menjelas­kan bahwa saya tidak pernah meminta du­kungan dari partai-partai politik. Saya tidak pernah berinisiatif mencari-cari duku­ngan dari ke­hadiran saya di dalam diskusi ini.   [rm]