Thailand Batal Jual Beras, Bulog Harus Bertanggungjawab

RMOL. Pembatalan sepihak penjualan 300 ribu ton beras oleh Thailand kepada Indonesia menunjukkan kebijakan proteksi pangan bagi petani Thailand dan rendahnya posisi tawar Pemerintah Indonesia.

Menurut Anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Rofi Munawar pembatalan tersebut harus menjadi pelajaran bagi Pemerintah, khususnya Bulog, untuk lebih maksimal menyerap gabah dari petani lokal.

"Momentum ini menjadi peringatan yang sangat penting bagi Pemerintah guna memperbaiki konsep ketahanan pangan yang selama ini ada serta kembali bertumpu kepada kekuatan pangan nasional," kata Rofi dalam rilisnya (Kamis, 29/9).

Seperti diketahui, pemerintah Yingluck Shinawatra beralasan tidak mau menjual berasnya ke Indonesia dikarenakan harga jual beras Indonesia terlalu rendah dan kesepahaman perjanjian impor yang dilakukan pemerintahan sebelumnya. Pemerintahan baru Thailand berjanji akan membeli harga beras petani lokal 15 ribu baht atau 481 dolar AS per ton untuk komoditas padi pada Oktober mendatang. Ini lebih tinggi ketimbang harga pasar 8 ribu baht selama Agustus.

Proses jual beli telah disepakati pada Agustus lalu bahwa 15 persen broken grade rice dijual 550 dolar per ton dengan pola penyerahan cost and freight (C&F), atau sekitar 515 dolar AS per ton dengan pola free on board (FOB). Dalam perhitungan awal, Bulog harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun jika 300 ribu ton beras terealisasi.

Rofi mengingatkan bahwa pembatalan ini harus menjadi pelajaran berharga bagi Bulog, bahwa kebijakan perberasan tidak dapat bergantung pada skema impor. Kejadian ini tidak boleh terulang kembali karena dapat mengancam ketahanan pangan nasional.

"Bulog sepenuhya bertanggung jawab atas kegagalan ini. Ke depan sama sekali tidak boleh terulang," ungkap Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII ini.

Rofi menegaskan, Pemerintah Indonesia tidak boleh bergantung dan mengikuti kemauan harga pemerintah Thailand, karena sesungguhnya anggaran yang dimiliki Bulog untuk mengimpor dapat dialokasikan sebesar-besarnya guna menyerap beras petani lokal. "Inpres No 8 Tahun 2011 secara jelas mengamanatkan kepada Bulog untuk dapat menyerap beras petani semaksimal mungkin dengan tingkat fleksibilitas harga yang memperhatikan harga pasar sesuai data Badan Pusat Statistik," tutupnya.[dem]