Berita

ist

Greenpeace: Ada atau Tidak Ada Kami Tidaklah Penting

SELASA, 27 SEPTEMBER 2011 | 21:05 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Greenpeace tidak mau memusingkan diri dengan kecaman yang disampaikan banyak kalangan agar mereka angkat kaki dari Indonesia. Yang terpenting, bagi LSM asing yang berkantor pusat di Belanda itu, adalah adanya jaminan terhadap penyelamatan lingkungan sebagaimana yang mereka kampanyekan selama ini.

"Yang terpenting itu bukan soal ada atau tidak ada Greanpeace, tapi negara dan aparat penegak hukum menjamin bahwa tidak ada pengrusakan terhadap lingkungan," kata Jurukampanye Media Greenpeace Asia Tenggara, Hikmat Soeriatanuwijaya, kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Selasa, 27/9).

Selain itu, lanjut Hikmat, yang terpenting juga adalah terciptanya industri yang ramah lingkungan. Para pengusaha tidak lagi memandang sebelah mata terhadap lingkungan dibalik setiap usaha yang mereka buat.


Sebelumnya, anggota DPR dari lintas fraksi, ekonom dan tokoh masyarakat mengecam keberadaan Greenpeace. Keberadaan dan kampanye mereka soal lingkungan hidup, terutama hutan, dinilai merugikan kepentingan nasional. Mendagri Gamawan Fauzi dan Menkumham Patrialis Akbar bahkan telah menegaskan niatnya untuk membekukan Greenpeace di Indonesia karena menerima dana dari pihak asing.

Hikmat tak tahu siapa sebenarnya, dan pihak mana yang menghembuskan wacana pembekuan Greenpeace di Indonesia. Namun disadari benar oleh Hikmat, jika hal tersebut sebagai serangan balik terhadap Greenpeace yang selama 40 tahun mengkampanyekan penyelamatan lingkungan.

"Kita sadar kampanye kita soal penyelamatan lingkungan, soal hutan, sangat beresiko. Pasti ada kepentingan politik dan ekonomi tertentu yang merasa terancam dengan kampanye kita," katanya.

Upaya kampanye hitam terhadap Greenpeace, kata Hikmat, tak lain adalah sebagai upaya untuk membungkam kampanye-kampanye yang dilakukan Greenpeace. "Ini bentuk pemberangusan. Ini ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan demokrasi," katanya.

Hikmat membantah bahwa LSM-nya tertutup dan tidak akuntabel dalam mengelola keuangan, termasuk soal sumber dana yang digunakan Greenpeace Indonesia yang banyak dipertanyakan dan digunakan sebagai pertimbangan untuk pembekuan Greenpeace.

Untuk urusan akuntabilitas dan transparansi dana, katanya, itu menjadi urusan nomor satu bagi Greenpeace.

"Lagian, kalau kita tidak akuntable dan transparan, pasti para pendonor akan meninggalkan kita. Tiap tahun kita kirimkan laporan penggunaan dana yang diberikan para pendonor kepada para pendonor," kata Hikmat sambil menegaskan jika Greenpeace Indonesia disokong oleh 30 ribu pendonor. [dem]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya