Akbar Tandjung: SBY Bisa Jadikan Opini Publik Acuan Evaluasi Kinerja Menteri

RMOL.Survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mengenai kinerja kementerian bisa dijadikan acuan bagi Presiden SBY untuk melakukan evaluasi kinerja kabinet.

“Selain masukan dari UKP4,  survei itu bisa dijadikan acuan bagi Presiden dalam melakukan penilaian menterinya” ujar Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung.

Menurut bekas Ketua Umum Partai Golkar itu, survei LSI sa­ngat obyektif dan independen. Bu­kan survei berdasarkan pesa­nan pihak tertentu.

“Terkait tidak adanya nama menteri dari Golkar di survei LSI, silakan Tanya kepada LSI,” ujar bekas Ketua DPR itu.       

Berikut kutipan selengkapnya;

Kenapa Anda ingin reshuffle kabinet?

Reshuffle ini harus dimaknai secara mendalam, yaitu untuk men­jamin berjalannya pemerin­ta­han lebih efektif dan kinerjanya meningkat.

Berdasarkan survei dan pen­dapat publik, diperlukan berbagai perubahan dan perbaikan di da­lam pemerintahan. Salah satunya melalui reshuffle.

Apa sudah ada pembicaraan petinggi Partai Golkar dengan SBY?

Saya tidak tahu mengenai hal itu. Saya belum bertemu saudara Ical (Aburizal Bakrie).

Bukannya Partai Golkar kha­watir reshuffle kabinet?

Saya lebih setuju melihat ma­salah reshuffle dari perspektif rasional dan obyektif saja. Tidak perlu melihatnya dari dimensi politik. Apabila tidak mengguna­kan dua perspektif itu, lalu pakai perspektif mana.

Mari kita menggunakan ke­mam­­puan leadership kita secara maksimal. Apalagi Presiden, setiap keputusan yang diambil­nya memiliki dampak bagi ma­syarakat.

Bagaimana kalau kader Par­tai Golkar yang kena reshuffle?

Masalah reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Itu harus kita hormati. Kalau ada kader Golkar yang direshuffle, kami  harus me­nerima keputusan itu.

Kementerian mana saja yang perlu direshuffle?

Ada beberapa bidang yang harus menjadi fokus pemerintah, yaitu masalah ekonomi, infra­struktur, energi, dan pangan. Se­lain itu ada juga masalah politik, terkait dengan penguatan kelem­bagaan politik. Hal ini mengeru­cut pada penguatan infrastruktur politik. Salah satunya penguatan partai politik. Kami mendorong partai politik lebih sederhana agar fungsi-fungsi yang dijalankan lebih efektif.

Selain itu?

Kita juga harus melakukan re­formasi dalam birokrasi. Selama ini kita belum melakukan apa-apa dalam format birokrasi. Artinya para birokrasi belum bisa menja­lankan fungsinya dengan benar dan efektif. Soal pem­be­rantasan korupsi agar berjalan efek­­tif, pe­negakan hu­kum ja­ngan te­bang pilih.

Artinya Men­­­­teri Pem­berda­ya­an Apara­tur Ne­gara dan Men­­­­kum­ham gagal?

Saya tidak se­­­cara spe­sifik me­li­hat satu-per satu ki­nerja men­­­teri. Saya tidak mau di­nilai subyektif dalam berko­men­tar. Kita lihat saja dari hasil survei LSI yang menye­but­kan kinerja delapan ke­menterian yang tidak memuas­kan. Itu bisa jadi bahan masukan kepada presiden.

Presiden perlu memperhati­kan opini publik?

Opini publik bisa dijadikan acuan bagaimana publik menilai sebuah kementerian. Itu bisa jadi bahan pertimbangan Presiden.

Kalau Presiden menganggap opini publik itu tidak penting dan mengambil keputusan lain, itu adalah hak beliau. Namun apabila keputusan itu tidak menyentuh jaminan efektifitas dan pening­katan kinerja pemerintahan ke depan, tentu keputusan itu tidak sejalan dengan keinginan masya­rakat. [rm]