Berita

Suharso Monoarfa

Wawancara

WAWANCARA

Suharso Monoarfa: Kalau Saya Direshuffle Ya Monggo, Tak Masalah

JUMAT, 23 SEPTEMBER 2011 | 05:57 WIB

RMOL. Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa pasrah apabila dirinya dicopot jadi jabatannya. Yang penting dirinya bekerja secara maksimal.

“Kalau saya direshuffle, ya monggo. Tak ada masalah. Inna­lilahi wa ina ilahi rojiun, semua kembali pada Allah SWT, terma­suk jabatan menteri,” tandas Su­harso Monoarfa seusai mengun­jungi rusunawa di Ciangsana dan Cakungpayangan, Rabu (21/9).

Sebelumnya diberitakan, da­lam survei Lingkaran Survei Indo­­­nesia (LSI), Kementerian Perumahan Rakyat merupakan satu dari delapan kementerian ki­nerjanya tidak memuaskan. Sur­vei itu mengisyaratkan Su­harso terkena reshuffle kabinet.

Suharso selanjutnya mengata­kan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Maka­nya Presiden jangan digoda dan jangan diganggu oleh beberapa pihak yang menginginkan re­shuffle kabinet.

“Kewenangan Presiden untuk mereshuffle kabinetnya, tapi jangan digoda dan jangan di­ganggu. Biarkan itu menjadi hak konstitusional beliau,” tandas Wakil Ketua Umum PPP itu.

Berikut kutipan selengkapnya;


Siapa yang menggoda dan mengganggu?

Orang yang menginginkan re­shuffle kabinet. Tapi untuk me­lakukan tidak berdasarkan skala like and dislike. Presiden tidak sendiri dalam melakukan penilai­an terhadap menterinya, ada ins­trument lain memberikan ma­su­kan kinerja pembantunya. Misal­nya Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengen­dalian Pembangunan (UKP4).


Bagaimana dengan survei LSI?

Siapa saja boleh memberi ma­sukan. Namun kewenangan Pre­siden dalam melakukan reshuffle kabinetnya jangan diganggu. Hal ini agar otoritas Presiden dalam menilai menterinya tetap ada.


Apa survei itu mengganggu kinerja Anda?

Tidak mengganggu. Buktinya saya bisa tetap bekerja. Saya ber­buat semaksimal dalam kinerja, dan serahkan semuanya kepada Tuhan.


Apa sudah ada pembicaraan di tingkat Setgab parpol koalisi mengenai reshuffle?

Saya tidak melihat adanya pem­­bicaraan di tingkatan setgab terkait rencana reshuffle kabinet.


Apa Presiden sudah me­mang­­gil Anda?

Tidak ada pemanggilan Pre­siden SBY kepada saya. Tapi ka­lau pemanggilan Pak SBY dalam kapasitas Setgab, saya tidak mengerti atau memang saya yang tidak hadir.


Apa Presiden sudah me­mang­­gil Anda?

Tidak ada pemanggilan Pre­siden SBY kepada saya. Tapi ka­lau pemanggilan Pak SBY dalam kapasitas Setgab, saya tidak mengerti atau memang saya yang tidak hadir.


Survei LSI menyebutkan ki­nerja Kemenpera tidak me­muas­­­kan, komentar Anda?

Harus jelas kriterianya seperti apa kinerja tidak memuaskan itu. Misalnya seringkali orang me­nga­takan Kemenpera harus mem­bangun rumah. Padahal yang bangun rumah adalah pengem­bang. Kami mempersiapkan sistem pembangunan rumah agar lebih mudah.

Tugas yang kami lakukan se­ring didukung oleh kementerian lain. Misalnya Kementerian Pe­ker­jaan Umum membangun in­frastruktur perumahan skala kota. Karena dalam skala kota, kemen­terian kami tidak ada anggaran dalam pembangunan infrastruk­tur itu.


Kinerja seperti apa yang su­dah dijalankan Kemenpera?

Ada banyak yang kami laku­kan. Misalnya proyek pemba­ngu­nan rumah susun sewa (rusunwa) dalam rangka back lock. Kami siap­kan aturannya. Siapa yang berhak mendapatkan dan juga berbagai jaringan rusunwa itu seperti listrik dari PLN dan jalan dari pemerintah daerah terkait. Selain itu, ada juga swadaya ru­mah sangat murah yang diberikan kepada masyarakat miskin.


Tapi apakah target itu terpe­nuhi selama ini?

Selama ini rusunawa dan peru­mahan swadaya berjalan dengan baik. Namun yang bagus adalah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang kami berikan pada masyarakat belum punya rumah.

Sebelumnya kami memberikan subsidi bunga empat tahun. Tapi sekarang kami memberikan sum­ber pembiayaan yang murah se­lama 15 tahun. Sistem pembia­yaan­nya pun nanti kita dukung. Misalnya dicicil ke bank.   [rm]


Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Terkuak Dugaan Penggelembungan Anggaran Makan Minum di DPRD Bandar Lampung

Senin, 20 April 2026 | 02:07

Pramono Siapkan PPSU Khusus Ikan Sapu-Sapu

Senin, 20 April 2026 | 01:47

Jual Beli Rekening Bisa Dijerat Pidana!

Senin, 20 April 2026 | 01:26

HKTI: Kondisi Riil Stok Beras Melimpah

Senin, 20 April 2026 | 01:01

Pramono Tegaskan Jadi Gubernur untuk Semua Kelompok, Agama, dan Golongan

Senin, 20 April 2026 | 00:28

MUI Kawal Ketat Proyek Islamic Center

Senin, 20 April 2026 | 00:13

Projo Klaim Jokowi Menang Berkat Rekam Jejak, Bukan Jasa Jusuf Kalla

Senin, 20 April 2026 | 00:01

Wicked Problem di Balik Motor Listrik MBG

Minggu, 19 April 2026 | 23:43

JK Diduga Masih Simpan Kartu Rahasia Jokowi

Minggu, 19 April 2026 | 23:34

Nabung Jantung

Minggu, 19 April 2026 | 23:26

Selengkapnya