Berita

Daniel Sparringa

Wawancara

WAWANCARA

Daniel Sparringa: SBY Tak Bisa Dihalangi Soal Reshuffle Kabinet

KAMIS, 22 SEPTEMBER 2011 | 06:58 WIB

RMOL. Proses reshuffle kabinet sedang berlangsung. Dua atau tidak minggu ke depan akan diumumkan. Hal ini tidak perlu ditanggapi secara berlebihan.

“Saya kira tidak perlu ditanggapi dengan kegaduhan, apalagi sam­pai menimbulkan keonaran. Apa artinya menunggu 2-3 minggu untuk sesuatu yang telah di­tunggu satu tahun sebelumnya oleh publik,” tandas Juru Bicara Presiden Bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparringa, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurut Daniel, Presiden SBY dan Wapres Boediono sedang meng­umpulkan segala pertim­bangan. Ini demi menghasilkan keputusan terbaik.

“Kita serahkan saja masalah ini kepada Presiden dan Wapres. Beliau berdua nanti mengambil waktu terbaik untuk menjawab masalah ini,’’ paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya;


Apa sudah ada pertemuan antara Presiden dengan ketua parpol untuk rencana reshuffle kabinet?

Berbagai macam pertimbangan sedang diakumulasikan oleh Pre­siden dan Wakil Presiden. Prio­ritas utama saat ini memastikan di antara berbagai pilihan yang tersedia.

Akan ada waktunya mem­bi­ca­rakan masalah ini dengan pimpi­nan parpol yang menjadi anggota koalisi.


Apa Presiden ragu merom­bak kabinetnya?

Sindiran seperti itu saya kira tidak perlu. Tidak ada yang bisa menghalangi Pak SBY dan Pak Boediono sebagai Presiden dan Wakil Presiden menentukan apa yang terbaik bagi rakyat, terma­suk soal reshuffle kabinet.

 Suara publik saya kira cukup jelas dalam soal itu, yaitu hendak­n­ya Presiden SBY dan Wakil Pre­siden Boediono lebih menguta­ma­kan kapasitas dan integritas di atas pertimbangan lain, termasuk pertimbangan partai.  

Saya kira beliau berdua sangat paham bahwa situasinya agak ber­beda kali ini dibandingkan de­ngan saat menyusun kabinet dua tahun lalu. Apalagi, reshuffle ada­­­lah satu implikasi saja dari hal yang sesungguhnya ingin dica­pai, yakni akselerasi perubahan.


Apa dengan reshuffle kabi­net bisa mewujudkan peruba­han?

Saya kira bisa. Akselerasi di­arti­kan bekerja lebih cepat, lebih tuntas, lebih sigap, bahkan lebih kreatif. Karena itu, yang diharap­kan berubah bukan hanya gaya kepemimpinan istana, namun juga kementerian, lembaga, dan gubernur, bupati, serta walikota.

Bahkan hal ini sebuah un­da­ngan bagi masyarakat untuk ikut berubah. Bersikap optimistis, positif, dan kritis adalah kombi­nasi yang lebih produktif untuk sebuah mega transformasi yang tengah kita lalui saat ini dan ke depan.


Bagaimana dengan hasil sur­vei LSI bahwa kinerja sembi­lan menteri tidak memuaskan?

Kami lebih risau dengan peker­jaan rumah yang belum selesai, daripada memikirkan hasil survei itu. Hasil survei itu mungkin pen­ting untuk refleksi ke dalam, na­mun bertindak cepat untuk rakyat lebih penting untuk saat ini dan tiga tahun ke depan. Bukan citra yang kami pikirkan, tetapi tinda­kan tepat untuk menjawab keku­rangan kami, dan itu harus cepat.


Kepercayaan masyarakat me­­­nu­run terhadap pemerin­tah, bagaimana tuh?

Ada sejumlah alasan obyektif yang kami mengerti sebagai pe­nyebab penurunan itu. Sebagian karena faktor eksternal dan se­ba­gian karena faktor internal. Kami membereskan yang di da­lam, mem­benahi pekerjaan ru­mah, ter­masuk mencuci pi­ring yang kotor.


Seperti apa upaya pembena­han internal itu?

Kami lebih seirama dengan derap langkah yang di luar. Ber­henti berpikir bahwa ada jalan mudah dan jalan pintas untuk semua perubahan yang kita perlu­kan, yaitu kontinuitas dan kerja keras. Sebab, yang terjadi di negeri ini adalah sebuah transfor­masi yang sangat mendasar.

Di mana cakupan dan jang­kauan­nya melampaui ruang ne­gara dan pasar. Masyarakat juga harus berubah dalam cara pan­dang­nya. Optimistis, berpikir po­sitif, dan kritis adalah kombi­nasi yang konstruktif agar kita da­pat menghasilkan sinergi kolektif.


Kenapa Presiden tidak me­non-aktifkan menteri yang di­duga terlibat kasus korupsi?

Menteri yang disebut-sebutkan itu kan dikait-kaitkan saja. Tidak  tersangkut langsung. Mereka telah melakukan klarifikasi ke­pada Pre­siden. Tanggapan SBY agar me­reka bekerja sama secara penuh dengan proses hukum yang mung­kin harus mereka hadapi.

Sampai saat ini, kita tahu tidak seorang pun dari mereka mangkir atau menyingkir dari kewajiban itu. Kita harus tunggu hingga pro­ses hukum menyentuh me­reka. Biar­lah proses hukum resmi yang menentukan nasib mereka, bukan kita, dan bukan media.  [rm]


Kenapa Presiden tidak me­non-aktifkan menteri yang di­duga terlibat kasus korupsi?

Menteri yang disebut-sebutkan itu kan dikait-kaitkan saja. Tidak  tersangkut langsung. Mereka telah melakukan klarifikasi ke­pada Pre­siden. Tanggapan SBY agar me­reka bekerja sama secara penuh dengan proses hukum yang mung­kin harus mereka hadapi.

Sampai saat ini, kita tahu tidak seorang pun dari mereka mangkir atau menyingkir dari kewajiban itu. Kita harus tunggu hingga pro­ses hukum menyentuh me­reka. Biar­lah proses hukum resmi yang menentukan nasib mereka, bukan kita, dan bukan media.  [rm]


Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya