Berita

Taufik Kiemas

Wawancara

WAWANCARA

Taufik Kiemas: Kami Tidak Ada Kepentingan Dengan Perombakan Menteri

RABU, 21 SEPTEMBER 2011 | 06:39 WIB

RMOL. PDI Perjuangan tidak memiliki kepentingan apapun terkait rencana reshuffle kabinet. Sebab, tidak ada kadernya di pemerintahan.

“Kami tidak ada kepentingan dengan reshuffle kabinet. Jadi atau tidak dilakukan peromba­kan, semua­nya diserahkan ke­pada Pre­siden,” ujar Ketua MPR, Taufik Kiemas, di Gedung DPR, ke­marin.

Ketua Deperpu PDI Perjua­ngan (PDIP) itu menantang ke­beranian partai-partai koalisi untuk meng­ungkap kinerja men­teri­nya. Yang tidak memuaskan harus diganti.

“Apabila partai koalisi berani mengungkapkan menterinya diganti, maka reshuffle dilakukan saat ini. Tapi kalau partai koalisi tidak berani mengungkapkan ki­nerja wakil­nya di pemerintahan, tentu ter­gantung Presiden SBY. Kita tunggu saja waktunya,” paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya;


Tapi ada beberapa kemen­te­rian yang kinerjanya menu­run?

Menurut saya kinerja Kabinet Indonesia Bersatu jilid II selama ini baik semua. Tidak ada yang buruk. Kita bisa lihat sekarang, semua­nya berjalan dengan baik dan lan­car. Misalnya ketersedian minyak mencukupi dan beres. Tidak ada yang dikhawatirkan. Lalu pelak­sanaan mudik lalu beres semua. Tidak ada hal yang menghambat. Lancar-lancar saja. Ini berarti kinerja menteri itu bagus-bagus.


Apakah ada komunikasi dari SBY dengan PDI Perjuangan ter­kait  reshuffle?

Kami (PDI Perjuangan) men­jalin komunikasi dengan semua pihak. Kami tidak menutup diri dalam dunia politik. Semuanya berteman baik. Menjalin ko­muni­kasi dengan baik agar proses politik berjalan lancar.

Bagaimana kalau PDI Per­jua­ngan dita­war­kan masuk da­lam kabinet?

Mengenai hal itu saya tidak tahu. Tanyakan pada orang yang ber­hak menjawab per­ta­nyaan itu di PDI Per­juangan.


O ya, bagai­ma­na tanggapan Anda mengenai survei LSI yang me­nye­butkan po­pu­la­ritas SBY menu­run?

Pak SBY tidak perlu disurvei lagi. Beliau kan tidak menjadi calon presiden lagi Pemilu 2014. Apabila LSI jago da­lam mela­ku­kan survei, sebaik­nya mensurvei siapa bakal calon presiden yang akan datang. Pre­diksi dulu siapa saja. Sebab, se­lama ini kinerja ka­binet Pak SBY tidak ada masalah.

Artinya tidak perlu ada per­gan­tian menteri?

Kalau soal itu serahkan kepada Presiden saja. Kalau beliau bilang tidak perlu diganti, ya tidak di­ganti. Begitu pun sebaliknya.


Anda dikabarkan mengusul­kan perubahan nama stadion Ja­­­ka­baring menjadi gelora SBY?

Saya ingin meluruskan, yang mengusulkan perubahan nama itu adalah Ketua KONI Sumatera Selatan, Pak Madai Madang. Saya hanya menyetujui saja usu­lan tersebut.

Apa alasannya?

Saya melihat stadion Jakaba­ring bagus sekali, dengan luas 325 hektar. Lalu apa salahnya kalau dibuat gelora SBY. Apabila diberi nama Gelora SBY, nasib­nya tidak akan seperti kawasan senayan (Gelora Bung Karno saat ini). Salah satu bagian jadi Sena­yan City, lalu ada Plasa Senayan, hal itu tidak tertata dengan baik. Kalau dari dahulu kompleks olahraga Senayan dibuat nama Gelora Bung Karno seperti saat ini, tentu tidak ada orang yang berani mengambil.


Bukannya usulan Anda itu me­nimbulkan pro-kontra?

Pro dan kontra itu adalah hal yang biasa dan wajar. Intinya saya mendukung setiap orang yang membangun sesuatu untuk national character building.


Sudah ada pertemuan de­ngan SBY dengan dukungan Anda itu?

Saya belum bertemu secara khusus dengan Pak SBY terkait rencana untuk merealisasikan pe­rubahan nama stadion Jakabaring menjadi Gelora SBY itu.   [rm]


Sudah ada pertemuan de­ngan SBY dengan dukungan Anda itu?

Saya belum bertemu secara khusus dengan Pak SBY terkait rencana untuk merealisasikan pe­rubahan nama stadion Jakabaring menjadi Gelora SBY itu.   [rm]


Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Terkuak Dugaan Penggelembungan Anggaran Makan Minum di DPRD Bandar Lampung

Senin, 20 April 2026 | 02:07

Pramono Siapkan PPSU Khusus Ikan Sapu-Sapu

Senin, 20 April 2026 | 01:47

Jual Beli Rekening Bisa Dijerat Pidana!

Senin, 20 April 2026 | 01:26

HKTI: Kondisi Riil Stok Beras Melimpah

Senin, 20 April 2026 | 01:01

Pramono Tegaskan Jadi Gubernur untuk Semua Kelompok, Agama, dan Golongan

Senin, 20 April 2026 | 00:28

MUI Kawal Ketat Proyek Islamic Center

Senin, 20 April 2026 | 00:13

Projo Klaim Jokowi Menang Berkat Rekam Jejak, Bukan Jasa Jusuf Kalla

Senin, 20 April 2026 | 00:01

Wicked Problem di Balik Motor Listrik MBG

Minggu, 19 April 2026 | 23:43

JK Diduga Masih Simpan Kartu Rahasia Jokowi

Minggu, 19 April 2026 | 23:34

Nabung Jantung

Minggu, 19 April 2026 | 23:26

Selengkapnya