DK PBB Cabut Sanksi, AS Janji Tidak Intervensi Transisi

RMOL. Setelah Moammar Khadafy dipastikan sudah tidak berkuasa lagi meski keberadaannya masih misterius, Dewan Keamanan PBB akhirnya mencabut sanksi kepada Libya dan memutuskan membentuk misi bantuan untuk pemerintahan sementara di salah satu negara paling kaya minyak itu.

Salah satu perubahan sikap DK PBB adalah berupa pencabutan sanksi pembekuan aset dua perusahaan minyak terbesar di Libya. Selain itu, PBB juga mengakhiri sanksi larangan penerbangan komersial ke Libya. Keputusan ini disahkan secara bulat setelah Majelis Umum PBB memberikan Kursi Libya di PBB kepada kelompok pemberontak, Dewan Transisi Nasional (NTC).

Dengan pengurangan sanksi ini, beberapa pihak berharap agar pemerintahan Libya yang baru dan sesuai dengan pilihan rakyat Libya dilahirkan. Musuh sejati Khadafy, Amerika Serikat, berjanji tidak akan ikut campur dalam pembentukan pemerintahan baru di Libya.

"Kami akan menjadi saksi lahirnya (pemerintahan) Libya yang baru", ujar Duta Besar Amerika Serikat, Susan Rice, dalam sidang DK PBB tersebut, sebagaimana dikutip Reuters (Sabtu, 17/9).

Resolusi DK PBB ini juga menetapkan pembentukan sebuah misi bantuan PBB untuk Libya yang akan bertugas selama tiga bulan. Misi bantuan tersebut adalah untuk membantu  pemerintahan sementara Libya dalam masa transisi.[ald]