BNPB: Perlu Penanganan Khusus Atasi Krisis Air

RMOL. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengingatkan perlunya perhatian dan penanganan khusus dalam upaya menanggulangi krisis air. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat krisis air terus meningkat.

"Perlu dilakukan upaya penanganan segera dalam jangka pendek,"  kata DR Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Jumat, 9/9).

Seperti diketahui, krisis air yang melanda pulau Jawa terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal itu terjadi seiring bertambahnya jumlah penduduk, degradasi lingkungan dan menurunnya ketersediaan air.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional( Bappenas), dalam kajiannya pada tahun 2005, melaporkan bahwa sekitar 77 persen kabupaten/kota di Jawa, di luar Jabodetabek,  telah memiliki satu hingga delapan bulan defisit air dalam setahunnya.  Pada tahun 2025 jumlah kabupaten/kota yang defisit air ditaksir meningkat hingga mencapai sekitar 78,4 persen, dengan defisit berkisar mulai dari satu hingga dua belas bulan, atau defisit sepanjang tahun.

Dari wilayah yang mengalami defisit tersebut, terdapat 38 kabupaten/kota atau sekitar 35 persen  telah mengalami defisit tinggi. Khusus wilayah Jabotabek yang 60 persennya mendapat pasokan air dari waduk Jatiluhur, sekitar 50 persen kabupaten/kotanya mengalami defisit air dan diperkirakan meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2025.

Karena itulah, kata Sutopo, perlu segera dilakukan langkah-langkah taktis guna mengatasi krisis air ini.

"Upaya penyediaan air melalui pemanenan air hujan saat musim penghujan dan konservasi tanah perlu dilakukan," demikian Sutopo.[dem]