NEGARA tidak akan memberi toleransi terhadap gerakan separatis. Tindakan tegas perlu diambil apabila persoalan di Papua menyangkut masalah separatism yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu harus menjadi prinsip utama dalam mengatasi berbagai insiden kekerasan yang muncul di Papua.
Kalimat tegas itulah yang sering ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia dari pihak pemerintah. Memang, belakangan banyak kejadian penembakan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata terhadap warga sipil di tanah Papua. Bahkan, aparat pun yang berkewajiban mengamankan, termasuk tentara, ikut menjadi korban kekerasan. Seperti peristiwa yang terakhir, yaitu penembakan di wilayah Tingginambut, Puncak Jaya, Papua.
Kelompok bersenjata (oleh sebagian besar pengamat kuat ditengarai sebagai Organisasi Papua Merdeka) itu menembaki helikopter yang tengah mengevakuasi prajurit Tentara Nasional Indonsesia yang terluka akibat penyerangan kelompok tersebut. Bahkan, prajurit yang dievakuasi, Prajurit Satu Fana Suhandi, tertembak lagi dan akhirnya meninggal.
Belum lagi, terdapat wacana referendum yang dihembuskan oleh International Lawyers for West Papua (ILWP) di Oxford, Inggris, pada Selasa tanggal 2 Agustus 20011 lalu, membuat situasi Papua semakin membikin gerah rakyat Indonesia.
Sekali lagi, kita tidak akan pernah mentolerir terhadap separatisme. Kini, pihak Kementrian Pertahanan Republik Indonesia telah berkoordinasi dengan daerah dan aparat terkait untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya. Demikian, dinyatakan oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro seusai menjenguk tiga prajurit TNI di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, yang ditembak saat berpatroli di Papua. Mereka adalah Sertu Kamaruzaman, Pratu Kadek Widana, dan Pratu Herber. Ikut menjenguk Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Pramono Edhie Wibowo serta Wakil Ketua Komisi I DPR Tb Hasanuddin dan anggota DPR, Hayono Isman.
Sebenarnya, bangsa Indonesia menganggap masalah Papua sudah selesai. Masalahnya yang ada sekarang adalah hanya bagaimana membuat mereka sejahtera. Oleh karena itu, di Papua tidak diadakan operasi militer terhadap orang-orang bersenjata yang diduga kuat sebagai anggota OPM tadi. Tindakan tegas itu artinya melakukan segala upaya untuk bisa menangkap anggota OPM yang menjadi pelaku kejahatan.
Oleh karena itu, pemerintah dan semua pihak agar tetap mewaspadai kemungkinan terjadi penyerangan lanjutan. Kendati situasi kini sudah berangsur kondusif, tetapi bukan berarti tidak diwaspadai ada tindakan lanjutan. Maka, kalau ada kejahatan seperti itu, tindakannya adalah tindakan hukum.
R. WisanggeniJl. Satrio Wibowo 54A
Surakarta
