Muspimnas PKNU Soroti Panja Pemilu

RMOL. Geliat Parpol tidak lolos Parlementary Thershold (PT) pada pemilu 2009 tampak mulai bersemangat. Hal ini terlihat dr MUSPIMNAS II PKNU bertema "Menggali Aspirasi Rakyat Mewujudkan Pemilu Berdaulat" di Hotel Ibis Arcadia Jakarta.

Ketua DPP PKNU yang juga panita Muspimnas, Achmad Suhawi, menyatakan salah satu yang menjadi sorotan pada Muspimna adalah kinerja Komisi II di DPR RI untuk membongkar mafia pemilu dan paket RUU politik.

"Komisi II agar membongkar praktek mafia pemilu dalam spektrum yang lebih luas, bukan hanya Dapil Sulses 1 saja. Kami memiliki indikasi bahwa praktek mafia pemilu pada tahun 2009 terjadi secara sistematis dalam skala yang lebih luas," katanya.

Menurut Suhawi, itu untuk  memperbaiki kualitas demokrasi dan pemilu dimasa yang akan datang. Saat ini sedang dilakukan pembahasan tentang paket UU Politik.

RUU Parpol yang sedang dibahas menurut Suhawi berpotensi mendegradasi kualitas demokrasi tegasnya. Indikasi itu terlihat dari PT yang rencananya akan diberlakukan secara nasional.

"Ini pengingkaran terhadap keberagaman bangsa Indonesia. Dan ini juga menunjukan bahwa elit politik yang sekarang berkuasa lupa diri bahwa mereka hanya bisa jadi tontonan bukan tuntunan. Dengan pemberlakuan PT secara nasional, maka parpol yang tidak lolos PT secara nasional secara otomatis perolehan kursi di DPRD juga hangus," katanya.

Padahal kata dia,  belum tentu partai pemenang pemilu di tingkat nasional memperoleh dukungan signifikan disetiap DAPIL atau Kabupaten/Kota. Pada pemilu 2009 ada beberapa Kab/kota yang pemenangnya adalah partai-partai tidak lolos PT, dan parpol besar tidak memperoleh kursi atau minim dukungannya.

Kalau PT diberlakukan secara nasional maka parpol-parpol besar akan membajak aspirasi rakyat yang diberikan kepada parpol kecil. Lalu anggota Legislatif yang akan didudukan di DPRD itu mewakili siapa? Wakil rakyat atau wakil penipuan.

"Dan jika demikian adanya, maka pemilu yang akan digelar merupakan praktek oligarki, ritual demokrasi akal-akalan, dan praktek tipu-menipu dengan biaya dari rakyat," tutupnya. [dem]