Berita

sby/ist

KSAD BARU

Indonesia Mundur ke Zaman Pra-Majapahit

KAMIS, 30 JUNI 2011 | 14:23 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memilih iparnya, Letjen Pramono Edhie Wibowo sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat, membawa Indonesia ke zaman pra-Majapahit.

Bahkan Soeharto sekalipun, yang dianggap sebagai otoriter dan foto copy pemerintahan Amangkurat II (1677-1703),  tidak pernah menempatkan anggota keluarganya sebagai pejabat tinggi militer. Begitu ujar mantan aktivis 1998, Firman Tendry, kepada Rakyat Merdeka Online yang sedang berada di Maroko, Rabu pagi (30/6).

"Hanya dalam kekuasaan zalim penguasa menempatkan keluarga terdekatnya menjadi petinggi militer. Raja Majapahit Hayam Wuruk pun mengangkat Gajah Mada yang bukan ipar atau anggota keluarganya," ujar Tendry.


Dia mengatakan bahwa salah satu pemerintahan modern adalah sebisa mungkin menghindarkan conflict of interest. Bagaimana mungkin Indonesia yang selama ini mengaku sebagai negara demokratis terbesar di dunia masih mempraktikkan cara-cara kuno seperti ini.

"Hanya di Mesir, Tunisia, Aljazair, Libya dan negara-negara otoritarian lain yang menempatkan jaringan keluarga sebagai kepala staf militer apalagi panglima angkatan bersenjata," demikian Tendry. [guh]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya