Berita

fauzi bowo/ist

Fauzi Bowo Usirlah Greenpeace dari Bumi Jakarta

KAMIS, 23 JUNI 2011 | 19:50 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Gubernur Fauzi Bowo harus menindak tegas Greenpeace yang tak punya izin berkantor di Jakarta.

"Greenpeace sebagai LSM tidak terdaftar di Pemprov DKI Jakarta, harusnya gubernur menidak tegas. Apalagi itu (Greenpeace, red) adalah LSM asing,” ujar Ahmad Husein Alaydrus, anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Kamis (23/6/2011).

Adalah mantan Walikota Jakarta Pusat Muhayat dan Walikota Jakarta Pusat Saefullah yang sebelumnya mengatakan bahwa Greenpeace tidak terdaftar di Kesbangpol dan tidak pernah melapor ke Pemda DKI Jakarta.

Politisi Demokrat ini geram melihat aksi Greenpeace yang selalu menjelek-jelekkan nama Indonesia di luar negeri. Alaydrus khawatir Greenpeace menjalankan agenda asing untuk memojokkan Indonesia.

“Indonesia sudah dijajah Belanda 350 tahun. Kini ada LSM asing asal Belanda mau menjajah ekonomi Indonesia juga. Ya, harus kita lawan. Kalau perlu Greenperace kita usir dari Jakarta,” ujarnya.

Secara terpisah, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Partai Hanura, Suprawito, mendesak Greenpeace tunduk pada hukum Indonesia.

“Greenpeace harus terdaftar di Dirjen Kesbangpol Kemendagri setelah itu harus terdaftar Kesbangpol wilayah Pemprov DKI,” kata mantan Walikota Jakarta Utara ini.

“Apartur Pemerintah DKI banyak, masa tidak ada yang menjemput bola. Mungkin dengan menegur Greenpeace atau melakukan tindakan radikal,” demikian Suprawito. [guh]


Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Bawaslu Minta Masukan Insan Pers Maksimalkan Kinerja Pengawasan Pemilu

Jumat, 04 September 2026 | 04:41

Dihadiri Kapolri, Apel Kebangsaan dan Kemah Nasional PUI 2026 Bidik Kaderisasi Pemuda

Jumat, 04 September 2026 | 04:14

Jangan Sampai Indonesia jadi Jalur Lalu Lintas Narkoba Internasional!

Jumat, 04 September 2026 | 03:59

PTUN Jakarta Kukuhkan PERKAPI sebagai Organisasi Kurator yang Sah

Jumat, 04 September 2026 | 03:39

PBB Perkuat Regenerasi dan Siapkan Kader Muda Rebut Kursi Parlemen 2029

Jumat, 04 September 2026 | 03:19

TNI Perkuat Pendidikan Siswa SMP di Papua Selatan

Jumat, 04 September 2026 | 02:52

Kasus Keracunan MBG Marak Lagi, Kepala BGN Mengaku Terpukul dan Drop

Jumat, 04 September 2026 | 02:26

Harga Pertamax Tidak Naik, Daya Beli Masyarakat Terjaga

Jumat, 04 September 2026 | 01:48

Kuasa Hukum Bantah Febrie Terima Rp40 Miliar dari Pengusaha Tan Kian

Jumat, 04 September 2026 | 01:20

Penjelasan Kepala BGN soal Kasus Keracunan MBG Berulang Bikin Syok

Jumat, 04 September 2026 | 00:59

Selengkapnya