Biaya Haji Masih Bisa Lebih Murah

RMOL. DPR meminta Kementerian Agama menggunakan usulan Kementerian Perhubungan terhadap rencana Biaya Penerbangan Ibadah Haji 2011 sebesar US$ 1.839, dari sebelumnya US$ 1.733 pada 2010.

"DPR masih akan terus mengkaji komponen harga yang bisa dikurangi, agar biaya haji
lebih terjangkau bagi masyarakat” ungkap legislator PKS di Komisi VIII DPR, Iskan Qolba Lubis di gedung DPR, Senayan pada Raker dengan Kementerian Perhubungan, Kamis (23/6).

Pemerintah bersama DPR telah memulai pembicaraan mengenai BPIH masa sidang ini.  Dalam bahan yang diterima DPR, pemerintah mengajukan kenaikan harga penerbangan dari US$ 1.755 di tahun 2010 menjadi US$ 2.076 dengan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dollar US$ 1 sebesar 9000 rupiah. Pemerintah selain jeli dalam menentukan harga harus pula menjamin kenyamaan pelaksanaan penerbangan kepada jamaahnya.

Pemerintah bersama DPR telah memulai pembicaraan mengenai BPIH masa sidang ini.  Dalam bahan yang diterima DPR, pemerintah mengajukan kenaikan harga penerbangan dari US$ 1.755 di tahun 2010 menjadi US$ 2.076 dengan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dollar US$ 1 sebesar 9000 rupiah. Pemerintah selain jeli dalam menentukan harga harus pula menjamin kenyamaan pelaksanaan penerbangan kepada jamaahnya.

Dari data yang diterima Iskan, evaluasi pemberangkatan haji tahun lalu masih diwarnai tingginya angka keterlambatan dan berkurangnya kenyamanan pelaksanaan haji.
Lebih memprihatinkan dalam kepulangan, Garuda terlambat 200 kali (12 alasan teknis 188 alasan operasional) on time performance (OTP)-nya hanya 35,48 persen dan untuk Saudi Airlines 90 kali keterlambatan dengan OTP 47,28 persen.

Dalam Raker, Kementerian Perhubungan membenarkan Penyelenggaraan Ibadah Haji pada tahun 2010 yang masih ada kendala baik pada saat pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji. keterlambatan ini disebabkan  kepadatan bandara King Abdul Azis Jeddah serta masalah teknis dan operasional maskapai penerbangan .

Di sisi lain, Iskan meminta Kementerian Perhubungan jangan hanya menggunakan patokan penghitungan harga hanya dari satu maskapai penerbangan yaitu PT Garuda Airlines Indonesia (GAI) karena dari Rapat Dengar Pendapat yang telah dilakukan dengan beberapa maskapai memperlihatkan perbedaan harga yang signifikan seperti tawaran dari maskapai Batavia Airlines

"Pemerintah juga harus memiliki komitmen apabila keterlambatan tetap terjadi dengan memberikan pelayanan yang optimal kepada jamaah,” pungkasnya.[ald]