Pendukung Presiden Mulai Bingung

QUL al-haqq wa law kana murran. Katakan yang benar itu benar, walau pahit (akibatnya). Ini sabda Nabi Muhammad SAW yang sering dipakai landasan para kiai NU dalam menjalankan al`amru bil-ma'ruf wannahyu'anil-mun'kar (amar ma’ruf nahi munkar), perintah Allah untuk menyerukan kebaikan dan mencegah kerusakan (moral) bagi masyarakat.

Sejak 2009, tepatnya pada periode kedua rezim Yudhoyono, sejumlah kebenaran yang disampaikan orang per orang, atau lembaga seperti DPR, bila itu menyangkut pusat kekuasaan dan mengganggu integritas penguasa, memang bisa berbalik pahit bagi si penyampai kebenaran. Dituduh menyebar fitnah yang “seribu persen tidak mengandung kebenaran…”

Rekayasa mengebiri KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) lewat skandal “Cicak vs Buaya”, rekayasa menjerat Ketua KPK Antasari Azhar dengan skandal cinta segitiga, rekayasa bailout Bank Century yang melahirkan megaskandal Rp 6,7 trilyun, kasus Gayus Tambunan dan mafia pajak yang merugikan keuangan negara puluhan trilyun rupiah dan melibatkan penguasa, perampokan APBN lewat kekuatan politisi partai politik. Rekening gendut petinggi Polri. Semua itu fitnah…

Berita di koran, berita di TV, berita di situs-situs internet, berita dari luar negeri, isu via SMS dan media sosial lainnya, bahkan para pemuka umat beragama, adalah sumber fitnah yang menyelimuti negeri ini. Sungguh luar biasa.

Masyarakat pun jadi bingung dan kehilangan gairah untuk menyatakan yang benar itu benar. Apalagi lembaga politik (legislatif) dan lembaga hukum (judikatif) yang memiliki kemampuan mengeksekusi, terus merangkai jejaring konspirasi dengan eksekutif yang kian tak perduli pada nasib rakyatnya.

Tapi ini Indonesia. Negeri yang ditakdirkan didiami bangsa yang religius. Sangat percaya Tuhan akan hadir menolong pada saat semua instrumen (hukum) kebenaran dibungkam. Ummat Islam percaya kebenaran Al Qur’an yang mengisyaratkan: laha ma kasabat wa ‘alaiha ma iktasabat (QS 2:286). Manusia akan memperoleh pahala atas perbuatan baik yang dikerjakan, dan akan mendapat ganjaran hukuman dari perbuatan (buruk) yang dilakukan.

Maka ketika mencuat nama Nazaruddin, Bendahara Umum Partai Demokrat pimpinan Presiden Jenderal (Pur) Yudhoyono, yang kemudian ‘ngibrit’ ke luar negeri (konon ke Singapura) meninggalkan sejumlah persoalan krusial yang melibatkan pusat kekuasaan, yang tak mungkin lagi ditutup-tutupi, banyak orang percaya, “inilah cara Tuhan membuka tabir gelap yang selama ini diupayakan ditutup-tutupi…!”

Kini giliran para pendukung Presiden yang bingung. Di antara mereka mulai baku terkam. Saling tuding. Salah menyalahkan. Sebuah pemandangan yang menggelikan, sekaligus mengenaskan.

Terbayang kisah jatuh bangunnya presiden dari panggung politik nasional. Juga nasib para pendukungnya.

Tapi sesial-sialnya pendukung Soekarno, masih ada perlindungan puluhan juta kaum nasionalis. Sesial-sialnya pendukung Soeharto, ketika jatuh Orde Baru masih sangat kuat dan sanggup memberikan perlindungan. Sesial-sialnya pendukung Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid), masih ada puluhan juta Nahdliyin yang bersedia menjamin keselamatannya.

Kita semua tahu, Presiden Yudhoyono dan Partai Demokrat lahir dari kekuatan floating mass, massa yang ngambang. Tak jelas alamatnya. Dalam bahasa politik, tidak memiliki basis sosial yang jelas. Hanya di atas kertas.

Jadi selain merasa tak mungkin lagi menutup lubang besar yang ditinggalkan Nazaruddin, kelangkaan basis sosial inilah yang bikin bingung para pendukung Presiden. “Kalau terjadi sesuatu, ke mana kami berlindung…?” [***]