Berita

sri mulyani/ist

Digalang, HMS untuk Hadapi Manuver Pendukung SMI

SELASA, 07 JUNI 2011 | 12:56 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

HMS yang ini bukan Haji Muhammad Soeharto. Juga bukan akronim dari Her Majesty’s Ship atau His Majesty’s Ship, istilah yang digunakan bagi kapal-kapal perang Kerajaan Inggris Raya.

HMS yang ini adalah Hindari Memilih Sri Mulyani Indrawati. Sebuah gerakan yag digalang oleh kelompok yang selama ini concern dan kerap menyuarakan kritik atas praktik criminal policy atau kejahatan yang menggunakan piranti kebijakan sebagai kedok. Sri Mulyani patut diduga terlibat dalam beberapa kasus model ini.

Adalah Sasmito Hadinagoro, mantan PNS di Kementerian Keuangan yang sekarang menjadi Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia (APPI), yang antara lain ikut membidani gerakan HMS itu. Sejak megaskandal danatalangan muncul ke permukaan, disusul skandal kejahatan perpajakan yang melibatkan “anak asuh” Sri Mulyani Indrawati, Gayus H. Tambunan, Sasmito seakan tak mengenal lelah terus berkicau tentang kekacauan di sektor perpajakan Indonesia.

“Untuk menghadapi tim SMI yang dibentuk Wimar Witoelar dkk., kita elemen bangsa Indonesia yang pro-rakyat harus waspada untuk menghadapi antek-antek neolib dengan merapatkan Barisan HMS atau Barisan Hindari Memilih Sri Mulyani,” tulisnya dalam sebuah pesan.

Gerakan ini, menurut Sasmito penting dilakukan untuk mencegah agar Indonesia tidak menjadi bagian dari Amerika Serikat, negara dimana Sri Mulyani sebelum menjadi Menteri Keuang RI dan setelahnya bekerja.

“Cegah rakyat Indonesia jangan sampai lepas dari mulut buaya, masuk ke mulut singa betina yang patut diduga terkait sejumlah kasus keuangan dan perpajakan,” sambungnya.

Dalam berbagai kesempatan, termasuk dalam berbagai pemberitaan head line di sejumlah media massa, Sasmito berkali-kali mengatakan bahwa Sri Mulyani patut diduga terlibat dalam megaskandal danatalangan Bank Century senilai Rp 6,7 triliun. Juga dalam kasus pajak pengusaha Paulus Tumewu yang telah dinyatakan Kejaksaan P21 namun berhenti di tengah jalan, karena intervensi Sri Mulyani. Belum lagi, masih menurut Sasmito, sejumlah kasus restitusi pajak yang patut diduga merugikan negara triliunan rupiah.

Sasmito tidak sendirian. Profesor Jeffrey A. Winters dan Northwestern University, Amerika Serikat, pun menilai bahwa dengan semua track record itu peluang Sri Mulyani menjadi calon presiden RI di tahun 2014 mendatang mendekati nol.

“I told her (SMI) team, I thought her chance (untuk menjadi capres) was almost zero,” tulis Jeffrey dalam pesan kepada koleganya untuk menjelaskan sikapnya mengenai peluang Sri Mulyani di tahun 2014. [guh]


Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Korea Selatan Diisukan Bersiap Kerahkan Pasukan ke Selat Hormuz

Jumat, 04 September 2026 | 14:18

Purbaya Pamer Penerimaan Pajak Tumbuh 30 Persen Tanpa Naikkan Tarif

Jumat, 04 September 2026 | 13:59

Target Lifting 2027 Diproyeksi Tercapai, Sumur Rakyat Jadi Penopang

Jumat, 04 September 2026 | 13:33

Prabowo Tawarkan 138 Blok Energi Indonesia kepada Investor Rusia

Jumat, 04 September 2026 | 13:33

Gus Kikin Mulai Susun Kepengurusan PBNU di Hari Perdana Ngantor

Jumat, 04 September 2026 | 13:31

Label “No Pork, No Lard” Tak Otomatis Berarti Halal

Jumat, 04 September 2026 | 13:20

Kenaikan Tarif Masuk Ragunan Masih Ramah di Kantong

Jumat, 04 September 2026 | 13:12

Legislator Soroti Anggaran Pemulihan Kantor DPRD NTB-Sulsel Pasca Demo Agustus 2025

Jumat, 04 September 2026 | 13:08

Pembangunan Dapur MBG Pakai APBN Jangan Jadi Beban Negara

Jumat, 04 September 2026 | 13:06

Pemerintah Diminta Evaluasi Harga Eceran Tertinggi Beras

Jumat, 04 September 2026 | 13:01

Selengkapnya