Sardjono Djonny Tjitrokusumo: Kami Siap Diaudit, Nggak Ada Mark Up

RMOL. Jatuhnya pesawat Merpati MA 60 di Teluk Kaimana, Papua, berbuntut panjang. Rabu (25/5), Direktur Utama PT Merpati, Sardjono Djonny Tjitrokusumo dipanggil Kejaksaan Agung. Diduga ada korupsi dalam pengadaan pembelian pesawat buatan China itu.

Djonny membantah ada mark up dalam pengadaan 15 unit pe­sawat tipe MA 60 buatan Xi’an Aircrafts Industry China, senilai 168 juta dolar AS itu. Seluruh proses dilakukan sesuai prosedur dan transparan.

“Kami siap diaudit. Pembelian itu tidak ada mark up. Lagipula, pro­gram pembelian itu sudah di­setujui direksi sebelumnya,’’ ujar Sardjono Djonny Tjitro­kusumo  ke­pada Rakyat Merdeka, di Ja­karta, Jumat (27/5).

Berikut kutipan selengkapnya;

Berikut kutipan selengkapnya;

Pembelian itu bukan di era Anda sebagai Direktur Utama?
Saya bergabung dengan Mer­pati Airlines, setelah proses pe­ngadaan pesawat MA 60 ter­sebut selesai.

Ketika manajemen yang saya pimpin dilantik pada 27 Mei 2010, izin prinsip penga­daan pe­sawat sudah ada. Kontrak pem­belian pesawat sudah ada. Lalu kemudian type certification-nya sudah ada. Proses financing-nya sudah ada, sudah berjalan. Lalu kemudian, business plan untuk mengoperasikan MA 60 juga sudah ada.

Pengadaan pesawat MA-60 adalah warisan direksi sebe­lum­nya?
Benar sekali. Kami hanya me­lanjutkan saja. Setelah kami me­meriksa kelayakan pesawatnya, kemudian kita jalankan. Kita operasikan.

Kejagung menduga ada mark up, sehingga perlu keterangan dari Anda, bagaimana sebenar­nya mengenai harga itu?
Sejauh ini, kami tidak melihat adanya pelanggaran. Harga yang ditawarkan itu sesuai dengan prosedur operasi standar (SOP) dan tingkat layanan (SLA) pesa­wat. Semuanya sudah sesuai prosedur dan transparan kok. Itu yang kami jelaskan kepada kejaksaan. Dan kita sudah se­rah­kan dokumen pengadaan pesawat MA-60 kepada Kejagung.

Apa betul pembelian pesawat MA 60 ini ada peran suami seorang menteri?
Saya tidak tahu itu. Yang jelas pembelian pesawat ini sesuai prosedur dan kualitas pesawat cukup bagus.  
 
Kabarnya Merpati kekura­ngan pilot, apa benar?
Untuk MA 60 ada 77 pilot. Ini kalau dibagi dua, ada 38 set pilot (pasangan). Indeks untuk MA 60 adalah 1-3. Artinya 1 pesawat di­perlu­kan 3 set atau enam pilot. Dengan 38 set berarti cukup untuk 12 pesawat. Kalau tidak terbang, bukan karena kurang pilot. Me­lain­kan karena sedang revitalisasi.

Bagaimana dengan kritikan dari Serikat Karyawan Mer­pati yang mengatakan jatuh­nya pe­sawat MA 60 itu akibat hu­man error yang  tidak memi­liki standar operasional pro­sedur (SOP)?
Itu tidak benar. Semua pesawat yang diterbangkan sudah sesuai dengan SOP. Itu bisa dipertang­gungjawabkan. Bahkan Merpati mempersilakan semua pihak, termasuk aparat hukum, mela­kukan audit dalam pengadaan pesawat tersebut.

Kalau begitu, apa tanggapan Anda terhadap pernyataan Se­ri­kat Karyawan itu?
Saya sangat kecewa. Sebab, kritikan itu tidak memiliki fakta yang jelas. Kalau memang seri­kat karyawan Merpati serius dan berniat sungguh-sungguh untuk membangun Merpati, caranya bukan begitu. Mari bersama-sama berkontribusi memperbaiki Merpati.

Apa betul suara Serikat Kar­yawan tidak pernah didengar­kan pihak manajemen?
Mereka bilang tidak digubris, saya malah heran. Kita pernah panggil mereka untuk menjelas­kan semua pertanyaan serikat karyawan. Ada videonya kok. Saya ragukan komentar yang mengklaim dari serikat karyawan beberapa waktu lalu. Apa benar mereka aspirasi dari Serikat Karyawan Merpati. Kita sangat sayangkan, serikat karyawan Merpati kok bahasannya soal jabatan. Bukan soal bagaimana membenahi dan memperbaiki kondisi Merpati. Kok seperti anak kecil. Saya juga terbuka kalau ada yang mau lakukan audit. Silakan saja.

Mengenai kecelakaan pe­sawat MA 60, bagaimana de­ngan safety factor di Merpati?
Semuanya sudah maksimal kok. Lima bulan lalu ada safety audit dari Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesa­wat Udara (DKUPPU). Juga ada indept audit lainnya. Kami ingin­kan, Merpati memantapkan posisi sebagai airlines kelas satu di bidang safety. Kita berhasil naik 11 poin. Dari 168 menjadi 179, itu bukan pekerjaan mudah. Sebagai pimpinan, saya sadar semuanya bisa berhasil dengan team work yang solid. Kita rapi­kan organisasi, aviation safety. Kita lebarkan aviation divisi, se­hingga Merpati menjadi airli­nes yang mengutamakan jaminan keselamatan. Kalau ada pesawat yang rusak, pasti tidak akan kita terbangkan. Walaupun kerusa­kannya kecil.

Apa benar pesawat yang ja­tuh di Papua, kondisinya dipak­sakan terbang?
Menyangkut keselamatan, saya selalu wanti-wanti. Tidak boleh ada engineer memaksakan untuk merilis pesawat. Tidak boleh sampai terjadi pemaksaan pilot untuk terbang. Dan, semuanya ada dokumentasinya.

Bagaimana dengan safety rea­dy pesawat tersebut?
Menyangkut safety, Merpati selalu mengutamakannya dan itu mendapat apresiasi dari Komite Nasional Keselamatan Trans­portasi (KNKT) karena proaktif sebagai airlines yang concern dalam mencegah accident. Mer­pati juga airline pertama yang menjadi anggota asosiasi air saving, berkedudukan di Wa­shing­ton, AS. Audit program untuk melihat ada tidaknya defi­siensi, inefisiensi di operasional, kita tingkatkan dua kali lipat. Budaya report, kita intensifkan. Semuanya kita lakukan untuk membangun Merpati menjadi lebih besar.

Manajemen di internal Mer­pati, dianggap amburadul, ba­gaimana tanggapan Anda?
Kami lakukan pembenahan di internal khususnya di HRD. Mi­sal­nya, banyak yang sudah lama bekerja, tetapi tidak naik pangkat atau golongan. Demikian pula, pekerja yang belum diang­kat atau berstatus kontrak, masih banyak. Jadi, jumlah pekerja yang nasib­nya nggak jelas, cukup banyak. Nah, itu yang harus kita benahi. Dulu, banyak pelangga­ran ter­hadap UU Te­naga Kerja. Kon­disi­nya sangat bobrok sekali. Perilaku koruptif banyak sekali. Ketika masuk, saya inginkan adanya pembe­nahan. Dan sudah berjalan. Siapa yang nakal, lang­sung dipecat atau pangkat ditu­run­kan. Kalau yang berprestasi, ya kita berikan rewards. Semua­nya harus profesional. Sebab, karya­wan itu aset perusahaan.

Sebagai Airlines pelat merah, apa upaya pembenahan yang telah dilakukan?
Untuk selamatkan Merpati, perlu kerja keras. Merpati butuh modal kerja kalau bisa penyer­taan modal negara. Utangnya saja ke BUMN, sekitar Rp 1,9 triliun. Pertamina tahu kok kondisi keuangan Merpati. Nggak bisa bayar. Dan itu sudah lama. Se­harusnya bisa diputihkan melalui RUPS. Kalau diputihkan maka ekuitas Merpati melonjak. Syu­kur-syukur kalau Merpati dibe­rikan working capital. Kita dijan­jikan sebesar Rp 561 miliar. De­ngan dana tersebut, Merpati bisa melakukan revitalisasi pesawat. Atau membeli pesawat baru. Ka­lau sudah bisa beroperasi normal, Mer­pati bisa generic revenue. Nggak usah lama-lama, tiga atau empat bulan saja. Lalu kita mulai bayar utang-utang Mer­pati.     [RM]