Wantimpres: Pilkada Langsung Lebih Banyak Mudharat

RMOL. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden bidang Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi, M. Ryaas Rasyid mengusulkan agar kepala daerah seperti gubernur, bupati dan walikota, dipilih oleh DPRD, bukan melalui pemilihan langsung yang melibatkan masyarakat.

"Kalau saya itu harga mati. (Apalagi) desain otonomi awal tidak ada pemilihan langsung. Orang mengatakan itu kemunduran demokrasi. Orang seperti ini suruh berdebat dengan saya. Demokrasi bukan hanya itu ukurannya. Pemilihan DPRD juga demokrasi," tegasnya usai diskusi di ruang DPD, Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Jumat pagi (27/5).

Dia mengutarakan ini setelah melihat mudharat dari praktik pemilihan langsung yang selama ini dijalankan. Menurut Ryaas Rasyid, setidaknya ada lima dampak buruk dari pemilihan langsung. Pertama, terjadi dekadensi moral di lapangan dimana rakyat jadi pengemis. Di sebuah daerah di Sulawesi, katanya, masyarakat akan membuka pintu sampai subuh menjelang pemilihan. Mereka menunggu serangan fajar.

"Kedua, sumber korupsi. Setelah terpilih mau tidak mau dia akan cari uang untuk menggantikan (biaya kampanye). Itu sudah pasti. Ketiga, hasilnya tidak lebih baik dari yang dipilih DPRD. Keempat, terjadi suasana (tidak nyaman) dalam lingkungan birokrasi. Karena diobok-obok, diintervensi. Sehingga pemerintah yg komptensi tidak hadir. Kelima, biayanya lebih mahal. Positifnya cuman satu, rakyat ikut menyoblos. Itu secara formal," urainya.

Meski begitu, dia memang mengakui bahwa pada pemilihan melalui DPRD juga ada potensi money politics. Dari informasi yang ia peroleh, beberapa daerah, sudah DPRD-nya yang ingin agar pemilihan tidak lagi secara langsung. Dan DPRD tersebut, katanya, sudah mulai pasang tarif.

"Tapi itu bagus. Kalau sudah ada tarif, tinggal ditangkap saja. Itulah gunanya ada KPK, polisi, Jaksa. Lebih mudah memonitor money politics di DPRD daripada di masyarakat," tandasnya. [wid]