Sri Mulyani Jabat di Bank Dunia, Penjualan Surat Utang RI Meningkat

RMOL. Selama menjabat sebagai Managing Director World Bank atau Bank Dunia, diakui memang Sri Mulyani tidak pernah mendesakkan agenda-agenda lembaga keuangan internasional itu secara langsung untuk dilaksanakan pemerintah Indonesia.

"Secara langsung mungkin tidak ya. Tapi kita bisa lihat transaksi dengan Bank Dunia dan ADB terus jalan. Penjualan surat utang kita terus meningkat," kata pengamat ekonomi Kusfiardi.

Hal itu dikatakannya saat berbincang dengan Rakyat Merdeka Online usai acara sarasehan dan peringatan 13 tahun reformasi di komplek Perdatam, Pancoran, Jakarta Selatan, (Minggu, 22/5).

"Itu artinya, ini kan skenario yang sejak lama didesakkan, didorong Bank Dunia terhadap Indonesia seiring dengan keputusan pemerintah membubarkan CGI (Consultative Group on Indonesia)," sambung Kusfiardi.

Mantan Koordinator Koalisi Koalisi Anti Utang ini menjelaskan, saat pemerintah membubarkan CGI, Bank Dunia sudah mengatakan bahwa Indonesia harus memikirkan bagaimana cara mendapatkan utang-utang dari sumber-sumber yang di luar bantuan dari lembaga keuangan internasional.

"Artinya Indonesia didorong masuk ke sumber-sumber pinjaman yang komersial, melalui surat utang tadi di domestik maupun internasional," urainya.

Sering kali, terang alumnus Universitas Islam Indonesia ini, penjualan surat utang itu melebihi kuota dalam setiap tahunnya. Kelebihan ini, lanjutnya, bukan prestasi, tapi buruknya perencanaan.

"Buruknya perencanaan yang akhirnya membebani anggaran kita. Karena pinjaman itu harus dibayar, utang komersil. Utang komersil ini menguntungkan negara-negara maju dalam menutupi defisitnya. Karena selisih tingkat suku bunganya dengan suku bunga internasional yang berlaku, itu cukup jauh," tandasnya.

Jadi, katanya berkesimpulan, meski pinjaman Indonesia berkurang, tapi kendali Bank Dunia terhadap Indonesia sama kadarnya.

"Surat utang yang diterbitkan Indonesia itu, dengan tingkat suku bunga yang lebih tinggi dari tingkat internasional, jelas-jelas akan membebani anggaran negara di masa akan datang. Karena itu para pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan ini harusnya bisa mengevaluasi sebelum ini jadi bencana pada waktunya nanti," katanya mengingatkan. [wid]