Berita

Bambang Soesatyo

Wawancara

Bambang Soesatyo: Saya Tak Lecehkan Mendag Buat Apa Minta Maaf...

SABTU, 21 MEI 2011 | 00:11 WIB

RMOL.Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo tetap tidak mau meminta maaf kepada Menteri Perdagangan (Mendag) Mari Elka Pangestu atas pernyataannya yang dinilai berbau SARA.

“Saya tidak perlu minta maaf. Yang saya bicarakan bukan rasis, saya bukan anti pluralis,’’ te­gasnya kepada’Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.  

Sebelumnya diberitakan, Bambang Soesatyo mengkritik kebijakan Mari Elka Pangestu yang membeli pesawat MA 60 dari China.

“Beda dengan zaman Soeharto. Maaf bukan mau membanding­kan. Tapi terlihat dari kualitas yang berbeda. Karena zaman Soeharto itu ada seleksi yang cukup ketat, bukan hanya basa-basi pemilihan menteri, dishoo­ting bahwa dipanggil sama pre­siden, lalu terpilih, hanya show up tapi kuali­tas­nya terlihat. Ja­ngan heran kalau kebijakan Elka membeli pesawat MA 60 dari China itu lebih mengacu ke nenek mo­yangnya,” ujarnya dalam diskusi di DPR.

Pernyataan inilah yang menuai kritik dari berbagai kalangan. Bendahara Partai Golkar itu dinilai tidak pas mengeluarkan per­nyataan tersebut karena di­anggap mengandung SARA. Makanya didesak untuk minta maaf.

Bambang Soesatyo selanjutnya mengatakan, dirinya tidak ber­maksud menyerang pribadi Mari Elka Pangestu, tapi hanya meng­kritisi kebijakan perdagangan yang me­rugikan kepentingan dalam negeri.

Apa susahnya minta maaf, kenapa Anda tidak melakukan­nya?

Buat apa minta maaf. Saya tidak salah kok. Yang saya bi­carakan bukan rasis, saya bukan anti pluralis. Banyak saudara saya yang non pribumi. Saya bicara tentang kebijakan Mari Elka Pangestu yang selalu meminggir­kan kepentingan dalam negeri.

Tapi banyak menyesalkan Anda yang menge­luar­kan per­nyataan bersayap se­perti itu...

Saya tidak bicara SARA, kok harus minta maaf. Justru saya dorong Komisi VI DPR untuk melakukan evaluasi atas kebi­jakan-kebijakan Menteri Perda­gangan yang me­rugikan kepen­tingan industri nasional dan per­dagangan dalam negeri.

Pernyataan Anda itu juga me­wakili jeritan hati pengu­saha pribumi?

Bukan begitu juga. Saya bukan bicara soal pribumi atau non pri­bumi, tapi bicara bisnis Indonesia yang sedang terpuruk. Demi bangsa ini, saya hanya minta Menteri Perdagangan lebih nasio­nalis. Seharusnya, sepak terjang­nya sebagai pejabat negara men­dahulukan kepentingan nasional dan melindungi industri dalam negeri. Kalau Mari Pangestu bisa lebih mengedepankan kepenti­ngan pengusaha lokal dan mema­jukan perekonomian nasional, maka itu juga dapat menepis isu yang menyatakan Mendag lebih pro pada China.

Apa ini sengaja dimunculkan untuk menyerang Anda?

Yang ‘goreng’ kasus ini kan komunitas tertentu yang kerap saya serang. Saya tidak bermak­sud melecehkan Ibu Mari Pangestu secara personal, dan tidak ada keinginan untuk men­ciptakan konflik rasial. Yang jelas dalam diskusi itu, saya sampai­kan kritik terhadap berbagai kebijakan Menteri Perdagangan yang lebih pro terhadap China ketimbang kepentingan rakyat Indonesia.  

Sebenarnya maksud pernya­taan Anda itu kemana arah­nya?

Awalnya saya merasa tak kaget dengan hasil survei Indo Baro­meter yang menyatakan masyara­kat merasa lebih puas pada era Presiden Soe­harto. Ini me­rupakan akumulasi kekece­waan publik terhadap kepemim­pinan peme­rintah saat ini. Tapi seha­rus­nya hal ini men­jadi cambuk agar pemerintah lebih baik kinerjanya. Pemerin­tah saat ini kan masih punya waktu tiga tahun lagi. Ja­wa­ban ini juga saya dapat ketika kampanye Pemi­lihan Legislatif 2009. Ketika itu para petani dan masyarakat desa merasa lebih nyaman di era Orde Baru. Ini kan tandanya ada ke­keliruan dalam jalannya re­for­masi.

Apa kekeliruannya?

Salah satunya pemerintahan saat ini banyak mengakomodasi menteri bukan dari kualitas, tapi jasa partai politik dan keter­waki­lan suku serta ras. Makanya tak heran ada Menteri Perda­gangan seperti Mari Elka Pangestu yang lebih pro pada China.

Ada yang bilang Anda dite­gur Ketua Umum Partai Gol­kar Aburizal Bakrie, apa benar begitu?

Tidak ada teguran. Yang ada justru saya yang menelpon beliau untuk menjelaskan permasalahan ini. Pak Ical justru tidak melarang saya mengkritisi hal itu. Saya me­rasa ada yang membalik-balik­kan fakta ini. [RM]



Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya