Berita

Syarief Hasan/ist

Menkop Sesalkan Anggaran untuk Pengembangan KUKM Menyusut

JUMAT, 20 MEI 2011 | 21:06 WIB | LAPORAN: DEDE ZAKI MUBAROK

RMOL. Kementerian Negara Koperasi dan UKM mengeluhkan jatah anggaran yang semakin menyusut dalam lima tahun terakhir. Padahal, tahun ini pemerintah tengah fokus dalam penyusunan rencana induk pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM).

Menteri Negara Koperasi dan UKM Syarief Hasan mengungkapkan, anggaran kementeriannya berkurang Rp 663 miliar atau 42,8% dalam lima tahun terakhir. Awalnya pada 2007, anggaran Ke-menkop dan UKM mencapai Rp 1,5 triliun, kemudian pada 2008 menjadi Rp 1 triliun, pada 2009 sebesar Rp 800 miliar. "Lalu di 2010 sebesar Rp 738 miliar. Tahun ini, anggaran kami Rp 885 miliar," tuturnya saat membuka rapat kerja penyusunan masterplan pemberdayaan KUMKM, beberapa saat lalu.

Ia pun mengontraskan anggaran tersebut dengan jumlah KUMKM di Indonesia yang besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2009, KUMKM saat ini mendominasi perekonomian Indonesia Sebanyak 52,2 juta atau 98,8% pengusaha adalah pengusaha KUMKM. Mereka berkontribusi menyerap lebih dari 96,2 juta tenaga kerja.


Saat ini pemerintah sedang menyusun rencana induk percepatan pemberdayaan KUMKM. Menurut Syarif, penyusunan viasterplan itu merupakan salah satu tindak lanjut Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Syarif mengatakan, tujuan masterplan KUMKM ini adalah menyelaraskan tataranmakro di pemerintah dengan tataran mikro di KUMKM. Sebab, masih ada gap antara teori dan pelaksanaan nyata pemberdayaan KUMKM.

Penyusunan rencana induk KUMKM berfokus pada pembahasan aspek kelembagaan, bottlenecking, pemasaran, sumber daya manusia, dan teknologi. Dengan penyusun-an ini, pemerintah berambisi memenuhi ekspektasi masyarakat yang tinggi soal pemberdayaan KUMKM. [arp]

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

UPDATE

Analisis di Balik Penerimaan Eksepsi Dokter Tifa

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:52

Legislator PDIP Desak Pemerintah Benahi Infrastruktur Hulu Migas

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:34

Panglima TNI: Perang Narasi Salah Satu Ancaman Paling Berbahaya Saat Ini

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:17

PABPDSI Kawal Program Nasional Hingga ke Desa Lewat 8 Satgas Asta Cita

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:55

MBG dan Peluang Besar Bangun Ekonomi Desa

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:30

Pemerintah Buka Opsi Biayai Utang Proyek Whoosh Pakai Panda Bond

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:05

Korupsi Pakan Satwa Rp10,2 Miliar, DPR Minta Eks Dirut KBS Dihukum Berat

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:45

Lulus S2 Hukum, Mikael Saragih Ungkap PR Hukum Indonesia Tak Lagi soal Kekurangan UU

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:37

BEM Kristiani Se-Indonesia Desak Kejagung Segera Tangkap Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:16

Polri dan FBI Sepakat Perkuat Kerja Sama Penanganan Kejahatan Transnasional

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:03

Selengkapnya