Berita

Syarief Hasan/ist

Menkop Sesalkan Anggaran untuk Pengembangan KUKM Menyusut

JUMAT, 20 MEI 2011 | 21:06 WIB | LAPORAN: DEDE ZAKI MUBAROK

RMOL. Kementerian Negara Koperasi dan UKM mengeluhkan jatah anggaran yang semakin menyusut dalam lima tahun terakhir. Padahal, tahun ini pemerintah tengah fokus dalam penyusunan rencana induk pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM).

Menteri Negara Koperasi dan UKM Syarief Hasan mengungkapkan, anggaran kementeriannya berkurang Rp 663 miliar atau 42,8% dalam lima tahun terakhir. Awalnya pada 2007, anggaran Ke-menkop dan UKM mencapai Rp 1,5 triliun, kemudian pada 2008 menjadi Rp 1 triliun, pada 2009 sebesar Rp 800 miliar. "Lalu di 2010 sebesar Rp 738 miliar. Tahun ini, anggaran kami Rp 885 miliar," tuturnya saat membuka rapat kerja penyusunan masterplan pemberdayaan KUMKM, beberapa saat lalu.

Ia pun mengontraskan anggaran tersebut dengan jumlah KUMKM di Indonesia yang besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2009, KUMKM saat ini mendominasi perekonomian Indonesia Sebanyak 52,2 juta atau 98,8% pengusaha adalah pengusaha KUMKM. Mereka berkontribusi menyerap lebih dari 96,2 juta tenaga kerja.


Saat ini pemerintah sedang menyusun rencana induk percepatan pemberdayaan KUMKM. Menurut Syarif, penyusunan viasterplan itu merupakan salah satu tindak lanjut Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Syarif mengatakan, tujuan masterplan KUMKM ini adalah menyelaraskan tataranmakro di pemerintah dengan tataran mikro di KUMKM. Sebab, masih ada gap antara teori dan pelaksanaan nyata pemberdayaan KUMKM.

Penyusunan rencana induk KUMKM berfokus pada pembahasan aspek kelembagaan, bottlenecking, pemasaran, sumber daya manusia, dan teknologi. Dengan penyusun-an ini, pemerintah berambisi memenuhi ekspektasi masyarakat yang tinggi soal pemberdayaan KUMKM. [arp]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Kejagung Diminta Awasi Ekstra Proyek Pembangunan IKN

Selasa, 22 September 2026 | 22:15

Suahasil Beberkan Tiga Jurus Perkuat Pengawasan Bea Cukai, Apa Saja?

Selasa, 22 September 2026 | 21:51

KPK Didesak Periksa Nusron agar Tak Muncul Spekulasi Liar

Selasa, 22 September 2026 | 21:21

Jangan Omon-omon, Pelaksanaan MBG Harus Dipersempit ke Daerah 3T

Selasa, 22 September 2026 | 21:21

Raja Juli Sepi, Muncul Nusron

Selasa, 22 September 2026 | 21:12

Pakai Amine System, SP-ABG Pertamina Turunkan CO2 pada Gas jadi 5%

Selasa, 22 September 2026 | 21:07

Selebgram Jule Hanya Pemakai Etomidate, Bukan Pengedar

Selasa, 22 September 2026 | 20:54

Wacana Pencalonan Presiden-Wapres Cukup Didukung Dua Fraksi Ingkari Putusan MK

Selasa, 22 September 2026 | 20:36

KPK Kembali Sita Mobil Vinna Ledy Anggraheni Hasil Pemberian Pengusaha

Selasa, 22 September 2026 | 20:18

Swing Voters dan Pilkades Bekasi 2026

Selasa, 22 September 2026 | 19:59

Selengkapnya