Berita

andi mallarangeng/ist

SUAP SESMENPORA

Desakan Agar Nirwan dan Mallarangeng Bersaudara Ditangkap Bergema di KPK

JUMAT, 20 MEI 2011 | 15:13 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diingatkan tak terjebak dengan persoalan politik yang melingkari kasus suap pembangunan wisma atlit di Jakabaring, Palembang.

KPK diminta mengembangkan kasusnya dan bukan hanya terpaku pada tiga tersangka , Wafid Muharam, Muhammad Idris, dan Mindo Rosalina Manulang saja. KPK harus menelusuri keterlibatan para elit yang telah menjadi mafia dalam seluruh proyek tender penyelenggaraan Sea Games ke XXVI.

"Andi Mallarangeng adalah aktor dan dalang mafia proyek ini," tegas Ketua Komite Aksi Pemuda Anti Korupsi (Kapak), Laode Kamaluddin, dalam orasinya saat menggelar aksi di depan gedung KPK, Jakarta (Jumat, 20/5).


Tak hanya itu, kata Laode, KPK juga harus memeriksa anggota Badan Anggaran DPR Fraksi Partai Demokrat Nirwan Amir. Nirwan, sebut Laode, merupakan mafia DPR yang ikut memuluskan proyek-proyek Sea Games.

"Dia boneka kekuasaan yang mudah dibeli untuk memuluskan proyek ini," kata Laode.

Laode juga mendesak KPK untuk memeriksa Direktur FOX Indonesia, Coel Mallarangeng. Adik Andi Mallarangeng itu diduga mendapat penunjukkan langsung untuk mengurusi program sosialisasi dan komunikasi proyek Sea Games yang akan diadakan di Jakarta dan Palembang.

"Segera panggil, segera periksa dan tangkap Andi Mallarangeng, Coel Mallarengeng dan Nirwan," demikian Laode menutup orasinya.

Dalam aksinya KPK membawa baliho dengan poto Nirwan dan Mallarangeng bersaudara. Massa aksi Kapak pun membakar baliho yang bertuliskan Maling Penyelenggaraan Sea Games.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya