Pemerintah Memang Tidak Berniat Besarkan PTDI

RMOL. Pembelian pesawat Merpati jenis MA-60 dari China, yang jatuh di laut Kaimana Papua, terus mendapatkan kecaman dari publik. Semestinya, PT Merpati tidak perlu mendatangkan pesawat dari China karena Industri Pesawat Terbang Nasional (IPTN), saat ini PT Dirgantara Indonesia (DI), juga memproduksi pesawat yang berkualitas tak kalah dengan pesawat negara lain.

"Itu sebetulnya CN 235 punya IPTN jelas telah mengantongi sertifikasi FAA (Federal Aviation Administration) dari Amerika, bahkan dari Eropa, EASA (European Aviation Safety Agency)," kata aktivis angkatan 78, Abdurrochim kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Rabu, 18/5).

Pernyataannya di atas mengutip pernyataan mantan Dirut IPTN Hari Laksono yang siang tadi menggelar konferensi pers di Rumah Perubahan 2.0, kawasan Harmoni, Jakarta Pusat. Juga hadir politisi Hanura, Akbar Faizal dan koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adhie M Massardi.

Diakui, untuk melakukan penerbangan Indonesia, pesawat tidak perlu mengantongi sertifikasi FAA. "Tapi perlu diketahui pesawat yang telah mengantongi FAA, jaminan keselamatannya lebih tinggi daripada (sertifikasi yang dikeluarkan)  China dan Indonesia. Kan kualitas sertifikasinya tidak sama," ungkapnya.

Begitu juga dari segi harga. Dana sebesar 220 juta US Dolar yang digunakan untuk membeli 15 unit pesawat MA-60, akan bisa mendapatkan pesawat CN 235 buatan dalam negeri sebanyak 50 unit.

"Katanya, mereka (PT Merpati)  butuh yang lima 50 seats (kursi) kapasitasnya. Tapi nyatanya untuk transportasi di daerah Indonesia Timur enggak perlu gede-gede kan. Kan yang kemarin pesawat yang jatuh itu hanya memuat 27 penumpang. Di rekaman video sebelum jatuh, kelihatan kosong. Artinya CN 235 itu sudah mampu," ungkap Rohim mengutip pernyataan Hari Laksono.

"Ini artinya tidak ada goodwill atau political will dari pemerintah untuk membangun penerbangan dalam negeri. Sebetulnya, kita pabrik ada, tenaga ada, cuman nggak ada pesanan. Ya enggak bisa kerja," tandas Rohim. [wid]